Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Nusantara, Sri Mulyono menjelaskan terkait hak politik Anas Urbaningrum yang dicabut sementara pasca bebas.

Tetapi bakal ditunjuk menjadi ketua umum PKN yang baru gantikan Gede Pasek Suardika.

Menurut Mulyono bahwa jabatan ketua umum partai bukan jabatan publik. Jadi penunjuk itu bukanlah hal yang dilarang.

"Pencabutan hak politik Mas Anas Urbaningrum selama lima tahun memang benar. Dan beliau tidak boleh menjadi pejabat publik. Sementara itu pejabat publik merupakan jabatan yang didanai oleh APBN atau APBD," kata Mulyono pada konferensi pers Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kebangkitan Nusantara yang akan diselenggarakan di Grand Sahid Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

Kemudian dikatakan Mulyono bahwa PKN tidak ada hubungannya dengan APBN atau APBD.

"Sementara PKN tidak ada hubungannya dengan APBN dan APBD. Jadi Mas Anas boleh menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara," jelasnya.

Adapun terkait keputusan PKN yang bakal menunjuk secara resmi Anas Urbaningrum menjadi ketua umum. Dikatakan Mulyono karena keyakinan kader PKN bahwa Anas Urbaningrum akan membuat partai lebih besar.

"Soal pertimbangan mengapa harus Mas Anas karena kami sangat yakin soal kemampuan, jaringannya dan pengalamannya Mas Anas akan membuat partai ini menjadi partai besar. Itu keyakinan kami," tegasnya.

Diketahui Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, pada 14-16 Juli 2023 untuk memilih ketua umum baru untuk masa jabatan 2023-2028.

Dikatakan Sekjen PKN Sri Mulyono bahwa partainya akan menunjuk Anas Urbaningrum secara aklamasi menjadi ketua umum baru gantikan Gede Pasek.

Baca juga: Resmi Bebas Murni, Jawaban Anas Urbaningrum Ditanya Kapan Bertemu SBY: Nunggu Mimpi Dulu

"Seluruh kader partai yang memiliki hak suara secara aklamasi akan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum terpilih menggantikan Gede Pasek Suardika," ujarnya.