TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Rakyat Progresif (Progresif) Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Progresif, David Krisna Alka.

Ketua DPW Progresif Jabar, Arfiano mengatakan pihaknya akan melakukan gerakan nyata dalam berkontribusi untuk kemajuan rakyat Jabar.

“Progresif Jabar diharapkan bisa memberikan warna baru bagi langkah- langkah progresif dan solutif dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan rakyat Jabar,” ujar pria yang akrab disapa Nino saat pelantikan DPW Progresif Jabar di Bandung, Jumat (21/07/2023).

Baca juga: DPC Projo Jabar Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Nino menjelaskan, Jabar menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tercatat sekitar 50 juta jiwa yang tinggal di tanah pasundan.

“Tentunya dengan angka yang begitu besar, pemerintah provinsi Jabar dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan beratnya adalah persoalan pengentasan pengangguran,” jelas Nino.

Dengan tantangan pengangguran itu, Sekretaris DPW Progresif Jabar, Nana Mulyana memaparakan, Progresif Jabar mengajukan beberapa langkah kolaboratif dengan pemerintah provinsi.

“Pertama, yakni membangun unit-unit usaha mandiri berbasis kerakyatan di berbahai wilayah Jabar,” papar Nana.

Baca juga: DPC Projo Jabar Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

“Pemprov Jawa Barat hendaknya meningkatkan pemerataan antarwilayah dan memaksimalkan setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kondisi geografisnya yang dimiliki sehingga mengurangi tingkat pengangguran,” tambahnya.

“Kedua, melaksanakan pelatihan kerja bagi masyarakat Jabar berbasis kompetensi global serta kemudahan pinjaman untuk pelaku usaha untuk mengurangi pengangguran,” beber Nana.

“Ketiga, workshop UMKM rutin se-Jabar. Dengan adanya ruang perkumpulan rutin pelaku UMKM dengan angkatan kerja di Jabar, maka jejaring informasi seputar dunia kerja akan semakin tersebar luas,” kata Nana.

“Selain itu ruang tersebut juga mampu menghubungkan secara langsung antara pemerintah Jabar, pengusaha, dan calon pekerja. Sehingga keterbukaan kepentingan masing-masing pihak bisa menghasilkan solusi strategis yang aplikatif,” tutup Nana.