TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebut melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis serta ICEF (Indonesia Catalogue Expo dan Forum) 2023.

Baca juga: Tutup Celah Korupsi, LKPP Upgrade Sistem E-Katalog

Kepala LKPP RI yang akrab disebut Hendi itu pun mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menyasar hampir 800 triliun rupiah anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan.

"Dari rencana umum pengadaan sekitar 1.100 triliun transaksinya baru sekitar 387 triliun. Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah," katanya setelah pembukaan kegiatan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta (3/8/2023).

Hendi pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta pengurus KADIN seperti Anindya Bakrie, Yukki Nugrahawan, dan Kukrit Suryo Wicaksono yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Selain itu Hendi juga berterima kasih atas kehadiran sejumlah menteri. Di antaranya Menteri PAREKRAF Sandiaga Uno dan Menteri PAN-RB Azwar Anas yang juga menyempat untuk hadir.

Sementara itu dalam kegiatan tersebut Hendi juga menyerahkan penghargaan dari LKPP RI kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang sampai saat ini mampu mencatatkan 'Nilai Transaksi E-Purchasing' Terbesar dan juga 'Persentase Transaksi E-Purchasing' Terbesar.

Baca juga: LKPP dan Kadin Dorong Optimalisasi Belanja Pemerintah Pada Produk Dalam Negeri

Penghargaan itu pun diharapkan dapat mendorong seluruh instansi pemerintah di Indonesia untuk mengedepankan metode e-purchasing dalam transaksi pengadaan melalui e-katalog.

Tak kurang sebanyak 24 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menerima penghargaan tersebut.

Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Medan, dan Kota Banjarbaru. *