TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membawa partainya untuk mendukung Prabowo Subianto maju di sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendapat kritikan keras dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan SOKSI Lawrence TP Siburian mengatakan, Airlangga Hartarto tidak mengikuti prosedur AD/ART Partai Golkar.
Dia mengkritik Airlangga Hartarto seolah-olah Partai Golkar seperti partai miliknya sendiri.
"Bagi kami, mendukung capres atau koalisi kemana saja tidak masalah, baik-baik saja. Yang penting caranya harus konstitusinal sesuai AD/ART dan aturan-aturan partai. Tidak seenaknya sendiri seolah-olah Partai Golkar miliknya sendiri," ujar Lawrence seperti dikutip Warta Kota, Minggu (13/8/2023).
Lawrence mengingatkan bahwa Partai Golkar itu sudah mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar di Pilpres 2024 dan itu sudah menjadi keputusan Musyawarah Nasional 2019.
Karena itu seharusnya keputusan Munas tersebut dipertanggungjawabkan terlebih dulu sebelum Partai Golkar memutuskan mengusung capres lain.
"Airlangga kan sudah dicalonkan untuk menjadi Capres dan atau Cawapres di Munas 2019 dan Rapimnas 2021," kata Lawrence.
"Ini harus dipertanggung jawabkan terlebih dahulu di Rapimnas, dan apabila ada perubahan harus diputuskan di dalam Rapimnas juga. Tidak seenaknya saja," jelas Lawrence.
Lawrence menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu tidak mengerti mengerti perihal caranya berorganisasi.
"Di sini terlihat, bahwa Airlangga itu tidak mengerti organisasi, dan para pendukungnya juga sama semua. Sangat memprihatinkan,"pungkas Lawrence.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Dave Laksono mengatakan bahwa keputusan Airlangga mendukung Prabowo sebagai keputusan terbaik.
Baca juga: Airlangga Hartarto Ungkap Alasan Golkar Usung Prabowo Jadi Capres: Beliau Lahir dari Rahim Golkar
"Ini adalah keputusan yang terbaik demi melanjutkan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat," kata Dave.
Menurut Dave, Partai Golkar sudah menyerahkan soal koalisi yang akan dipilih Partai Golkar kepada Airlangga.
"Kami kan sudah menyerahkan amanah dan mandat kepada Ketum tuk menentukan arah koalisi seperti apa. Dan ini yang diputusakan melalui pertimbangan yg seksama," kata Dave.