News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sidang Tahunan MPR

Pidato Lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR: Singgung Arahan Pak Lurah hingga Indonesia Emas 2045

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Suci BangunDS
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Berikut pidato lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada Rabu (16/8/2023). Ia menyinggung soal Pak Lurah hingga Indonesia Emas 2045.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023).

Ada beberapa hal yang disampaikannya dalam kesempatan tersebut.

Di antaranya adalah soal kode 'arahan Pak Lurah' yang berkaitan dengan capres-cawapres yang bakal berkontestasi di Pilpres 2024.

Jokowi pun sempat bertanya-tanya siapakah sosok Pak Lurah yang dimaksud.

"Kita ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedng tren di kalangan politisi dan parpol."

"Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya : 'Belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Singgung Pihak yang Remehkan Tingginya Kepercayaan Internasional Kepada Indonesia

Nyatanya, setelah mencari tahu, sosok Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Terkait sebutan ini, Jokowi menegaskan bahwa dia adalah Presiden RI.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok penentu dalam pencalonan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik."

"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan 'paten-patenan' dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," jelas Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyampaikan terkait transformasi Indonesia Emas 2045.

Dia menyebut, Indonesia memiliki peluang pada tahun 2045 akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini