Lumbung pangan di lokasi tersebut baru disebut agak baik usai penanaman yang ketiga.

"Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," katanya.

Begitu juga kata Presiden dengan lumbung pangan yang berada di Pulau Pisang Kalimantan Tengah.

Lumbung Pangan di lokasi tersebut belum berada pada kondisi normal.

"Masih mungkin separuhnya (maksimal). Yang di Gunung Mas Juga masih sama," katanya.

Oleh karena itu kata Presiden membangun lumbung pangan tidak semudah yang dibayangkan.

Menurutnya pasti ada masalah di lapangan saat membangun untuk pertama kalinya. Namun, masalah masalah yang ada tersebut akan dievaluasi dan koreksi.

"Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita engga berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," pungkasnya.

Kritik PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.