Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diungkapkan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Megawati sebelumnya ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan KPK lantaran dinilai tak efektif memberantas korupsi.

Baca juga: NasDem Tak Setuju Usulan Megawati Bubarkan KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyindir Megawati soal usulan pembubaran KPK dimaksud. 

Kata Kurnia, dari pada mengusulkan KPK dibubarkan, lebih baik Megawati mendesak KPK agar lebih cepat menangkap Harun Masiku. 

"Ketimbang berbicara mengenai pembubaran KPK, sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya, menangkap Harun Masiku," ujar Kurnia lewat keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Selasa (22/8/2023).

Lalu, soal penilaian Megawati terkait kinerja KPK tak efektif, menurut Kurnia, Mega harus paham dulu akar permasalahan yang bikin KPK lemah.

Baca juga: Didesak Megawati agar Dibubarkan, MAKI Minta KPK Jawab dengan Kinerja

"Mestinya Bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri. Sebab, produk hukum seperti UU KPK baru lalu terpilihnya pimpinan KPK penuh kontroversi disepakati oleh sebagian besar partai di DPR," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, KPK tak seharusnya dibubarkan, melainkan direvolusi total.

Caranya dengan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti dulu serta merombak susunan pimpinan KPK.

"Penting Bu Mega ketahui, saat ini yang penting dilakukan kepada KPK bukan dibubarkan, melainkan revolusi total. Adapun revolusi yang dimaksud dengan cara mengembalikan UU KPK seperti sedia kala dan merombak total struktur pimpinan KPK," kata Kurnia.

Sebelumnya, Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDIP menyampaikan usulan membubarkan KPK. 

Dia menilai KPK sudah tidak efektif dalam pemberantasan korupsi.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Pada tahun 2019, masyarakat akrab dengan kampanye atau narasi pelemahan KPK lewat revisi UU KPK. Dan salah satu partai yang sepakat saat itu adalah PDIP.

Terkait pembubaran KPK, tak hanya kali ini saja disinggung Megawati. Pada 2015, dia juga menyampaikan hal serupa.

"Sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Tapi kalau kita berhenti korupsi, tidak korupsi, tentu saja KPK tidak ada lagi dong ya. Itu pemikiran yang sangat logis,” ucap Megawati di peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

"Kalau sekarang terus putar-putar korupsi, sampai kapan yang namanya KPK? Padahal (namanya) Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut,” kata Megawati.