Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pemerhati isu-isu strategis dan global, Prof Dubes Imron Cotan, menilai persatuan dan kesatuan menjadi prioritas dan modal utama dalam perjalanan bangsa menuju "Indonesia Emas 2045".

Merujuk hal tersebut, kepemimpinan nasional hasil kontestasi politik 2024 harus memiliki kemampuan navigasi untuk membawa bangsa melampaui dinamika internasional agar kepentingan nasional tetap tercapai.

Oleh karena itu, pemimpin nasional hasil Kontestasi 2024 yang ideal adalah yang mampu memupuk dan mengokohkan persatuan serta kesatuan bangsa di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

Baca juga: Hadapi Bonus Demografi, Pemuda Miliki Peran Vital, Wujudkan Indonesia Emas 2045

"Pemimpin tersebut harus mampu membangun konsensus nasional dan memastikan bahwa seluruh bangsa Indonesia menjadi bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045," ujar dia dalam webinar nasional Moya Institute bertajuk "Proklamasi: Peluang dan Tantangan Pemimpin Menyongsong Indonesia Emas 2045", Jumat (25/8/2023).

Dia menambahkan, Pilpres 2024 menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan kesatuan nasional.

Pemimpin tersebut harus mampu membangun jembatan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, memastikan bahwa setiap suara didengar, dan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Baca juga: Presiden Ungkap Indonesia Berpeluang Besar Raih Indonesia Emas 2045

"Pilpres menjadi momentum krusial dalam menentukan arah Indonesia di dua dekade mendatang. Pemilih harus mempertimbangkan calon yang tidak hanya memiliki visi internasional yang jelas, tetapi juga komitmen kuat untuk memajukan kepentingan domestik," kata Imron.

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa "Indonesia Emas 2045" menjadi sasaran besar yang ingin diwujudkan menuju seratus tahun Republik ini.

Siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan nasional selanjutnya harus mampu menggelorakan semangat dan cara pandang bahwa Indonesia dapat menjadi negara super power.

"Guna mencapai keinginan tersebut, maka siapa saja calon presiden yang telah ditetapkan oleh KPU perlu memiliki komitmen untuk menolak intervensi luar negeri yang berupaya mengendalikan kita," ujarnya.

Politikus reformasi, Fahri Hamzah, menekankan bahwa pemimpin yang akan datang seharusnya meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi, sehingga terjadi kesinambungan.

Termasuk program pembangunan IKN. Ia juga berpendapat bahwa Indonesia saat ini tengah berada dalam perjalanan menuju cita-cita yang dituliskan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu dari empat tujuan itu menempatkan Indonesia dalam perspektif internasional.

"Negara ini dirancang untuk menjadi pemain global. Tak lama setelah Proklamasi, kita menjadi pemain global, misalnya dengan adanya Konferensi Asia-Afrika yang menginspirasi bangsa-bangsa di dunia. Jangan lupa, salah satu tujuan bangsa ini bersifat global, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujar Fahri.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, berpendapat bahwa ada empat kedaulatan yang penting diperkuat untuk mencapai "Indonesia Emas 2045".

• Pertama, kedaulatan politik yang substansinya adalah menentukan nasib sendiri, sesuai UUD 1945.
• Kedua, kedaulatan wilayah untuk mengoptimalkan semua yang terkandung di dalam bumi Indonesia.
• Ketiga, kedaulatan budaya yang menunjukkan kita memiliki kekhasan dan karakter unik sebagai bangsa Indonesia.
• Terakhir, kedaulatan posisi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.

"Agar keempat kedaulatan tersebut menjadi pondasi menuju 'Indonesia Emas 2045', kekuatan penopangnya ada pada sumber daya manusia, yakni jumlah penduduk terdidik, ekonomi yang tangguh, serta memiliki pemimpin visioner yang mampu memaksimalkan daya tawar Indonesia di dunia internasional," ujarnya. Untuk itu, program pemerintah baru nanti haruslah merupakan kesinambungan, tidak diubah-ubah dan dimulai dari titik nol lagi, pungkas Mu'ti.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, mengatakan bahwa Indonesia harus mampu melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas dan unggul dalam setiap era pemerintahan.

Menurut Hery, modal kuat yang harus dimiliki oleh para pemimpin masa depan adalah kemampuan untuk menciptakan, menjaga, dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa.