Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, berharap akan ada lebih banyak masyarakat yang mengetahui pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang akan di-launching September 2023 mendatang.

Sistem ini juga dapat digunakan untuk menagih janji para pejabat yang terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebab SIPD mampu satukan seluruh informasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah penyelewengan keuangan daerah.

Pahala mengatakan SIPD diluncurkan sebagai aplikasi umum bagi Pemda yang dapat menghemat pengeluaran anggaran negara hingga Rp 7,5 triliun bahkan lebih.'

"Penghematan 7,5 triliun sudah pasti, belum yang lain-lain," kata Pahala pada diskusi FMB9, yang mengangkat topik 'Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi', Senin (28/8/2023).

Baca juga: SIPD Satukan Seluruh Data Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pahala juga menyinggung istilah 'uang ketok' yang muncul karena pihak pemerintah daerah yang kerap dikejar deadline untuk pengesahan anggaran.

Dalam aplikasi itu, dapat dipantau soal penganggaran di APBD hingga proses penganggaran yang bermasalah di tingkat pemda nantinya akan bisa terlihat dari jauh hari.

Dengan SIPD masyarakat juga bisa melakukan pengawasan, dengan memviralkan anggaran Pemda yang dinilai janggal, baik terkait anggaran pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Ia berharap lebih banyaknya publik yang bisa memonitoring anggaran daerah lewat SIPD.

"Kita berharap segera, kita dapat melihat viral disana-sini. Kok daerah saya cuma segini," kata Pahala

"Pejabat atau kepala daerah yang baru, nanti kalau setelah Pilkada janji yang harus ditagih bisa dilihat dari situ (SIPD). Jangan cuma bicara 'mari kita makmurkan masyarakat'. Tunggu dulu, realisasi anggarannya gimana?" kata Pahala.