Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya tahu semua data soal arah tujuan partai-partai politik.
Data itu ia peroleh dari Badan Intelejen Negara (BIN) hingga informasi dari luar pemerintahan.
Kendaki demikian, Jokowi menegaskan data itu hanya miliknya seorang.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).
"Saya tahu dalamnya partai-partai seperti apa, keinginan mereka menuju kemana saya juga tahu."
Baca juga: Respons Politikus PDIP Soal Jokowi Kantongi Data Intelijen Terkait Arah Parpol: Presiden Pasti Tahu
"Informasi yang saya terima komplit, dari intelejen saya ada, BIN hingga intelejen di TNI, dan informasi-informasi di luar, baik itu angka, data, survei ada, saya punya semua dan itu hanya miliknya presiden," ungkap Jokowi dikutip dari Kompas Tv.
Pernyataan ini diungkapkan Jokowi di hadapan para relawannya agar tidak salah memilih pemimpin.
Apalagi menuju Pilpres 2024, banyak sekali manuver-manuver yang dilakukan partai.
Respons Pengamat
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, pantas jika Jokowi mengetahui hal ini karena memang ia Kepala Negara.
Justru yang harus difokuskan adalah apa maksud Jokowi menyampaikan hal ini kepada publik.
"Sebenarnya kita tidak heran ya kalau Presiden memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pergerakan arah partai karena Presiden sebagai Kepala Negara, karena kepala pemerintahan itu punya instrumen kekuasaan yang lengkap yang detail terkait dengan pergerakan partai politik maupun institusi yang ada di bawah NKRI."
"Menurut saya pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh Presiden terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan," ungak Burhanuddin dikutip dari tayangan Kompas Tv lainnya.
Hanya saya, Burhanuddin menilai, data intelejen Jokowi mungkin tidak semuanya benar.
Ia pun menunjukkan contoh saat Jokowi akan mengumumkan Cawapresnya di Pilpres 2019.
"Saat itu preferensi Presiden adalah Mahfud MD, tetapi partai politik punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan presiden, karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi tidak sejalan dengan kepentingan presiden," jelas Burhanuddin.
Ini yang menegaskan bahwa juga ada peran partai yang mungkin tidak sejalan dengan data yang dimiliki presiden.
"Apalagi partai politik pergerakannya sangat dinamis, ini pergerakannya bukan hari per hari, tapi detik per detik, jadi apa yang didengar oleh Presiden beberapa detik yang lalu mungkin sudah tidak lagi akurat didengar detik ini," lanjut Burhanuddin.
Baca juga: Golkar Nilai Wajar Jokowi Kantongi Data Intelijen Soal Arah Partai Politik Jelang Pilpres 2024
Adapun sasarannya tidak hanya ditujukan kepada ketua parpol, melainkan capres dan cawapres yang maju di Pilpres 2024.
Sebagaimana diketahui, Jokowi menginginkan adanya keberlanjutan kepemimpinan nasional terutama dalam menghadapi bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi.
Selain itu, hal lain yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataan itu adalah bahwa Jokowi mengingatkan kepada pihak yang bermanuver.
"Saya kira ini bagian dari sinyal yang dikirimkan oleh Presiden bahwa beliau punya mata dan telinga yang tajam untuk mengetahui pergerakan partai-partai terkait dengan peta koalisi 2024," ungkap Burhanuddin.
Bahwa apakah informasi itu akurat atau tidak akurat itu soal lain.
Baca juga: Jokowi: Jangan Takut AI, Teknologi Tak Bisa Kalahkan Manusia
Politikus Partai Nasdem
Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni pun setuju bahwa presiden memiliki data akurat laporan tentang intelijen.
"Itu pasti, tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai, dalam artian mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan," ungkap Sahroni.
Namun, Sahroni menyebut pernyataan Jokowi ini pantas disampaikan karena ia adalah pimpinan negara.
Menurutnya, ini adalah wujud Jokowi netral terhadap kontestasi Pilpres 2024.
"Langkah baik juga yang dilakukan Bapak Presiden karena selalu Pak Presiden menyampaikan 'Jangan sampai salah memilih pemimpin untuk masa depan'."
"Kapasitas Pak Presiden sekarang adalah pengen dalam rangkaian Pemilu ini berjalan dengan aman, lancar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Sahroni.
Baca juga: Kelakar Prabowo jika Jokowi jadi Cawapresnya: Nggak Enak, Aduh
Apalagi ini dilakukan Jokowi hampir di setiap kesempatan.
"Pak Presiden sendiri kan tidak menyebutkan jangan salah pilih si A salah pilih si B salah pilih C, hanya mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang salah, inilah (watak yang harus dimiliki) sosok pimpinan tertinggi," ungkap Sahroni.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)