Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan orang mengikuti aksi Global Climate Strike (GCS) lakukan aksi pawai iklim berjalan dari Taman Menteng ke Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Pantauan Tribunnews massa aksi berjalan dari Taman Menteng sekira pukul 12.00 WIB. Kemudian sampai di Tugu Proklamasi sekitar 13.30 WIB.

Massa aksi terlihat juga membawa banyak poster hingga banner menyerukan bahanya dampak perubahan iklim.

Poster-poster tersebut bertuliskan 'siapapun biang  keroknya yang dibebani rakyat, Global Climate Strike 2023'.

'Keadilan Agraria= Keadilan Iklim stop perampasan lahan rakyat. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita'.

Ada juga poster bertuliskan 'nyuruh pakai mobil listrik. Tapi nggak mikir warga sekitar tambang nikel, parah sih'.

Lalu ada juga poster bertuliskan keadilan iklim harus menjadi agenda prioritas di pemilu. Kemudian poster bertuliskan mau menunggu sepanas apa untuk berubah.

Mempertanyakan titik berdiri pemerintah

Di tengah gempuran dampak krisis iklim, GCS menilai pemerintah justru memilih melakukan berbagai pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat baik dari aspek perencanaan maupun hasilnya. 

Seperti pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Kerugian yang dirasakan antara lain terganggunya mata pencaharian akibat lingkungan yang dirusak, hingga terganggunya ruang hidup.

Padahal, Solusi-solusi berbasis alam lokal tanpa merusak adalah kompas utama dari jalan keluar hantaman bencana yang akan meningkat dan makin sering terjadi dampak kenaikan suhu bumi. Peringatan untuk melakukan aksi-aksi iklim yang cepat, tepat dan benar selalu diserukan lembaga PBB seperti IPCC dan WMO.

Baca juga: Hadapi Perubahan Iklim, Pengusaha Harap Adanya Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan

Laporan IPCC pada Maret 2023 menyarankan pengurangan emisi yang cepat dan signifikan pada sumbernya sangat diperlukan, karena dengan infrastruktur bahan bakar fosil yang sudah ada sekarang saja, sudah akan membuat batas kenaikan 1.5°C terlampaui. 

Keputusan yang dibuat pemerintah saat ini dinilai GCS masih berkutat pada solusi-solusi palsu yang tidak menyelesaikan masalah.