Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berkomentar soal polemik dirinya memegang data intelijen mengenai arah partai politik di Pilpres 2024.

Menurut Jokowi sebagai seorang Presiden dirinya menerima banyak laporan dari sejumlah lembaga intelijen.

Laporan tersebut tidak hanya masalah politik, melainkan ekonomi dan keamanan.

"Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN. Rutin mendapatkan laporan. Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin," kata Jokowi usai meninjau PT Pindad di Bandung,Jawa Barat, Selasa, (19/8/2023).

Baca juga: Jokowi Klarifikasi Pernyataannya soal Pegang Data Intelijen Arah Parpol: Makanan Sehari-hari Saya

Menurut Jokowi, semua presiden di negara manapun sama bahwa akan mendapatkan laporan dari lembaga intelijen negaranya.

Berdasarkan undang-undang, kata Presiden, lembaga intelijen tersebut melapor kepada Presiden.

"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," katanya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki data intelijen soal arah partai politik (parpol).

PDIP mempertanyakan maksud Mantan Gubernur Jakarta itu mengungkapkan hal itu di hadapan para relawannya.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partai politik bukanlah musuh negara sehingga memiliki otonomi tersendiri dalam menentukan arah politik.

"Bagi saya, sesungguhnya sebagai parpol kami punya otonomi, punya kedaulatan, kami bukan musuh negara," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Said juga menambahkan bahwa partai politik juga bukanlah obyek dari intelijen.

Dia menegaskan partai politik justru mwrupakan pilar dari demokrasi.