TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Silfester Matutina  secara terbuka minta Presiden Jokowi untuk membantu penyelesaian masalah tanah masyarakat di tiga daerah.

Adapun tiga daerah yang mendapat perhatian masyarakat itu adalah kasus di Rempang,Batam (Rempang Eco Park) seluas 17.000 HA dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Kemudian kasus di Bojong Bojong, Malaka Depok(Kampus UIII) seluas 111 HA dan tanah Warga Transmigran Desa Bantahan I, Mandailing Natal seluas 748 HA yang di Caplok PTPN IV Medan dan 168 Ha.

Baca juga: Sederet Respons Ganjar soal Konflik Rempang, Sentil Pemerintah agar Turun Tangan: Jangan Lama-lama

Hal ini disuarakan Silfester secara langsung dalam penutup sambutannya pada Acara Rembug Nasional Persaudaraan Solidritas Merah Putih Indonesia (Rembugnas Persaudaraan Solmet Indonesia) di Gedung Putih Tio Ma Convention Center, Kota Bogor.

Di hadapan Presiden Jokowi dan 5.670 Peserta Rembugnas, Silfester secara terbuka minta perhatian khusus Presiden Jokowi untuk membantu penyelesaian sengketa tanah tanah tersebut hingga masyarakat kecil bisa mendapatkan Keadilan dan Haknya.

Dalam kesempatan yang sama Silfester sekaligus mengimbau agar jajaran di bawah Presiden Jokowi agar lebih bijaksana dalan penyelesaian hak tanah masyarakat.

Baca juga: Demokrat Respons Pernyataan Menteri Investasi, Jika Investor Keluar Rempang Lapangan Kerja Hilang

"Kami tidak mau Keberhasilan Bapak Presiden ternodai oleh oknum-oknum dibawah kepemimpinan Bapak yang tidak bisa menangangi kasus-kasus tanah dengan bijaksana. Kami tidak mau nama baik Bapak Presiden tercoreng,"  jelas Silfester.

Dia mengatakan sebenarnya Masyarakat Pulau Rempang yang datang menemui pihaknya dan mengatakan siap mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco Park, asal hak-hak mereka diselesaikan dan 16 Kampung adat yang mereka tinggali sejak 1834 tidak digusur tapi ditata.

Begitu juga dengan warga Bojong-Bojong Malaka kota Depok yang tanahnya sudah digusur dan dibangun  Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). 

"Intinya warga mendukung asalkan Hak Ganti Untung diselesaikan dengan baik. Hal yang sama juga diminta oleh Warga Ex Transmigran Bantahan I Mandailing Natal yang tanahnya yang diberikan negara tahun 1997 di Caplok oleh PTPN  sejak 2007 seluas 798 HA dan 186 oleh PT. Pemaris Raya minta agar hak-hak mereka di selesaikan dengan baik,"  jelas Silfester. 

Presiden Jokowi menyambut baik keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan oleh Ketum Solmet.

Bahkan, Silfester mengatakan Presiden selain akan meminta Kementrian terkait dan Kapolri turun ke lapangan bahkan berjanji akan turun langsung ke lapangan.

Baca juga: Saat Anies Sentil Pemerintah soal Kasus Rempang: Seharusnya Bukan Hanya Selera Presiden dan Menteri

"Nanti saya akan turun ke lapangan dan mengajak menteri terkait, Mas Silfer nanti ikut juga ya."

"Demikian dikatakan Presiden Jokowi ketika diantar oleh Ketum Solmet Silfester Matutina dan Sekjen Solmet Kamaludin menuju Mobil Kepresidenan RI 1 untuk kembali ke Istana Bogor," pungkas Silfester.