"Untuk itu, Hipmi meminta agar pemerinta juga segera meluncurkan regulasi pajak karbon," ujar Akbar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peluncuran bursa karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, (26/9/2023).

Dalam pidatonya Presiden mengatakan peluncuran bursa karbon menjadi penanda dimulainya perdagangan karbon di Indonesia.

"Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan di reinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," kata Jokowi.

Indonesia kata Presiden memiliki potensi yang luar baisa dalam nature base solution. Indonesia menjadi satu satunya negara yang 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Di catatan saya ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap, dan jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah bahkan bisa lebih," katanya.

Hal itu kata Presiden menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau.

Baca juga: Jokowi Sebut Potensi Bursa Karbon RI Bisa Capai Rp3 Ribu Triliun

"Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan, dan sudah kita rasakan, dan tidak kita boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi sehingga dibutuhkan langkah langkah konkret untuk mengatasinya," kata Jokowi.

Bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.