Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menanggapi soal isu akan adanya reshuffle menteri yang bermasalah oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Isu reshuffle itu berhembus kembali setelah adanya beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang bersangkut dengan proses hukum.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi menyatakan, sejatinya reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Terserah presiden saja (soal reshuffle)," kata Gus Choi kepada Tribunnews, Senin (2/10/2023)

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim enggan berkomentar lebih jauh.

"Hehe No comment," singkat Hermawi.

Respons Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. Presiden tidak membantah atau mengiyakan soal isu tersebut. Ia hanya menanyakan sumber awal isu tersebut muncul.

"Denger dari mana," kata Jokowi usai acara Istana Berbatik di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, (1/10/2023).

Sebelumnya isu perombakan kabinet santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.

Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Puan Singgung Kementerian yang Miliki Masalah Hukum