News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Perundungan Anak Marak, Wapres: Pemerintah Terus Cari Penyebabnya

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden Maruf Amin.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur marak terjadi di tanah air dan menjadi sorotan publik.

Sejumlah video mengenai kasus perundungan viral di berbagai media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden KH Maruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya mengatasinya dengan mencari akar penyebabnya.

Menurut Maruf, masalah ini akan kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah membangun sumber daya manusia unggul.

“Kita sekarang memang sedang terus mencari sebab karena kita ingin membangun sumber daya manusia kita,” tutur Maruf di Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Jaminan KPAI Kepada Korban dan Pelaku Perundungan Siswa di Cilacap, Pastikan Hak Terpenuhi

Dirinya mengungkapkan, pemerintah menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini luput dari perhatian sehingga kemudian memunculkan fenomena seperti perundungan.

Program revolusi mental, kata Maruf, tetap perlu digiatkan secara masif oleh setiap elemen bangsa hingga ke tingkatan keluarga.

“Maka itu, program revolusi mental ini akan kita galakkan lagi, mulai dari keluarga, dari tempat-tempat pendidikan, dan juga di dalam kegiatan masyarakat lainnya,” tutur Maruf.

Baca juga: Lokasi Perundungan Siswa SMP di Cilacap Berada di Tengah Kebun dan Jauh dari Lingkungan Sekolah

Pemerintah berupaya menyusun program penanganan secara terpadu dengan melibatkan semua kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya.

“Jadi, kita menyusun program yang terintegrasi dengan semua. Kementerian Pendidikan, Kementerian Perempuan dan Anak, dan juga semua kementerian dilibatkan, kemudian Kementerian Sosial, karena masalah perundungan ini sudah kita anggap darurat,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini