Jumhur mengingatkan, kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul.

Baca juga: Buruh, Aktivis Lingkungan, dan Petani Targetkan AMIN Raih 60 Persen Suara di Bogor

Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi seperti motor, sepeda, peralatan rumah tangga dan tentunya seperti garmen dan sebagainya karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya. 

"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 dimana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha." 

"Itu cara pandang abad ke 18-19. Sekarang kita bicaranya di luar itu," ujar Jumhur.

"Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh.  Nah di situ harus ada peran negara," sambung dia.

Dia menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar. 

Menurut Jumhur, di Malaysia itu biaya logistik sudah 13 persen dari PDB, sementara kita masih 20-23 persen. 

"Jadi tinggi sekali. Coba kalau kita bisa potong sampai 16 persen itu luar biasa sangat menguntungkan dunia usaha, jadi ngga ribut lagi dengan buruh," ungkap Jumhur.

Ketua Umum KSPSI itu juga menyoroti masalah bunga bank yang tinggi sekali seperti rentenir.

"Negara hadir dong, di negara tetangga bisa 4-5 persen kenapa di kita harus 12 persen bahkan jauh di atas dari BI Rate, marjin terlalu luas, spreadnya terlalu tinggi," jelas dia.

Menurut Jumhur, negara harusnya hadir agar pengusaha bisa lebih mendapatkan pendapatan daripada harus membayar bunga. Sehingga biaya buruh bisa lebih dikompromikan.

Dia juga menyampaikan keluhan para pengusaha mengenai banyaknya barang impor yang tidak perlu, bukan hanya beras dan gula, tapi juga produksi-produksi lokal yang harusnya mengisi pasar di sini tapi diisi oleh barang-barang impor, termasuk impor produk manufactur yang mayoritas dari China.

"Jadi harus ada keadilan negara, bukan hanya menyalahkan buruh. Itu sangat disesalkan sekali," jelas Jumhur.

"Tidak seperti itu yang terjadi. Level tuntutan yang disampaikan buruh itu masih sangat masuk akal," pungkasnya.