Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak enam menteri di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjerat kasus korupsi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut menanggapi hal tersebut.
Menurutnya, peristiwa itu merupakan fakta hukum yang terjadi.
Calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo itu kemudian mengingatkan yang merasa terlibat dan berlum tertangkap agar behati-hati.
"Yang belum tertangkap ya hati-hati agar tidak ditangkap. Gitu saja," tegas Mahfud saat ditemui awak media di kawasan Sudirman, Jakarta , dilansir Kompas.com, Senin (13/11/2023).
Sebelumnya, beberapa menteri Jokowi yang tertangkap itu di antaranya adalah mantan Menteri Sosial RI, yakni Juliari P Batubara.
Ia terjerat kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos).
Baca juga: Daftar 7 Menteri Jokowi dari PDIP, Ada yang Datang ke Megawati Bilang Ingin Mundur dari Kabinet
Sebelumnya, juga ada mantan Mensos lainnya yang terlibat kasus korupsi, yakni Idrus Marham.
Politikus Partai Golkar itu terjerat kasus suap proyek PLTU Riau dan divonis 3 tahun penjara.
Ada pula, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang terjerat kasus korupsi suap dan hibah dana KONI.
Lalu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo yang terlibat kasus ekspor impor benih-benih lobster.
Selanjutnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate yang terlibat kasus korupsi proyek BTS 4G dan divonis 15 tahun penjara.
Ada juga, mantan Menteri Pertanian RI (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan kasus korupsi gratifikasi jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan).
Terbaru, ada Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Oemar Hiariej atau Eddy Hiariej.
Ia baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus gratifikasi dan suap, tetapi belum dilakukan penangkapan.
Pengamat Politik Sebut Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Bukan Prioritas Utama
Menyoroti banyaknya menteri era Jokowi yang terlibat kasus korupsi ini, Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono merasa prihatin.
Lantaran, terjadi kemunduran berulang kali dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di pemerintahan era Jokowi ini.
Terlebih, saat ini tekah tercatat ada sebanyak tujuh menteri Jokowi yang terlibat kasus korupsi.
Baca juga: Gandeng PPATK, KPK Kumpulkan Banyak Bukti dalam Kasus Wamenkumham Eddy Hiariej
Hal tersebut, kata Vishnu, menciptakan kesan bahwa pemberantasan korupsi bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi.
Kasus-kasus yang terjadi itu, menurut Vishnu sangat kontradiktif dengan janji Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 yang akan memberantas korupsi.
Vishnu pun berkaca pada hasil Corruption Perception Index di Indonesia yang dirilis Transparency International.
Di mana, hasilnya menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia mencerminkan penurunan terus menerus.
"Mencapai nilai terendah yakni 34 di era reformasi," ucapnya, dikutip dari Wartakotalive.com.
Tak hanya itu, indeks penegakkan hukum di Indonesia juga tercatat stagnan di angka 0.52-0.53, menurut World Justice Project selama periode 2015-2023.
(Tribunnews.com/Riqah) (Wartakotalive.com/Hironimus Rama) (Kompas.com/Dian Erika)