TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Surat Keputusan (SK) Kemenkumham RI terkait  pengesahan AD/ART Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah terdaftar dalam register perkara Nomor 389/G/2024/PT.TUN.Jkt.

Gugatan atas  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar  dibawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia  itu dilayangkan kader Golkar Ilhamsyah Ainul Mattimu ke PTUN.

AD/ART Partai Golkar dinilai sudah dilanggar dalam perhelatan Munas XI pada 20 Agustus-21 Agustus 2024 lalu.

Nah dalam beberapa hari ini beredar informasi PTUN telah mengabulkan gugatan itu.

Namun pantauan Tribunnews.com, Kamis (14/11/2024), di situs sipp.ptun-jakarta.go.id  belum ada gugatan yang dikabulkan hakim PTUN.

Cuma terpampang jadwal sidang perdana pokok perkara akan digela pada 20 November 2024 mendatang.

Hal itu terlihat dari jadwal sidang perdana itu juga tertulis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. 

Sehingga informasi yang menyebutkan gugatan terhadap AD/ART Golkar telah dikabulkan PTUN adalah tidak benar. 

Penjelasan Penggugat

Muhamad Kadafi, salah satu pengacara penggugat M Ilhamsyah, mengatakan bahwa gugatan didasarkan pada ketidaksesuaian penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar dengan AD/ART Partai Golkar yang berlaku sebelumnya.

Munas XI yang menjadi dasar pengesahan AD/ART baru dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2024.

“Sedangkan menurut AD/ART sebelumnya, Munas seharusnya dilaksanakan pada Desember 2024 setiap 5 tahun sekali,” ujar Kata Kadafi dikutip dari Tribun Medan.

Menurut dia Munas XI Partai Golkar tidak sah. 

Karena Munas menjadi dasar pengesahan AD/ART baru, yang dibatalkan PTUN. 

Artinya jika hasil Munas XI dianggap tidak sah maka  penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar juga tidak sah.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Dua Problem Menghampiri Bahlil: UI Tangguhkan Gelar Doktornya, PTUN Batalkan SK AD/ART Golkar