TRIBUNNEWS.COM - Prestasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara untuk mempelajari dan mengadaptasi pengelolaan program serupa. Negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Afrika Selatan, dan bahkan Inggris tertarik untuk lebih mendalami mekanisme yang digunakan dalam Program JKN.

Tidak itu saja, prestasi BPJS Kesehatan dalam pengelolaan JKN juga menjadi sorotan pada kegiatan Joint Learning Network (JLN) yang berkolaborasi dengan World Bank Digital Health team, Bill and Melinda Gates Foundation, Gates Ventures, Johns Hopkins University Digital Health Exemplars, McKinsey Health Institute, eHealth Labs Ethiopia, dan the Indian Institute of Health Management Research.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, kembali diminta untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan implementasi Program JKN pada workshop yang kali ini bertema "Financing for Primary Health Care in Vietnam: Challenges and Ways Forward" di Vietnam, Selasa (21/11). 

Dalam forum ini, Ghufron menjelaskan tentang capaian dan tantangan yang dihadapi Program JKN dan bagaimana pembiayaan pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Indonesia.

Ghufron mengatakan per 1 November 2023 Program JKN berhasil mencakup lebih dari 265,8 juta jiwa atau lebih dari 95 persen penduduk Indonesia. Namun dalam mencapai cakupan sebesar itu tidaklah mudah, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, sampai saat ini BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama erat dengan 23.502 FKTP, yang terdiri dari dokter praktik perorangan, klinik, dan puskesmas yang tersebar luas di berbagai wilayah. Di antara jumlah tersebut, terdapat 5.563 FKTP dengan fasilitas rawat inap, serta 17.939 FKTP yang fokus pada fasilitas rawat jalan.

"Kami terus berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata di negara kepulauan sebesar Indonesia ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi," ujar Ghufron. 

Baca juga: BPJS Kesehatan Siap Optimalisasi Layanan Skrining Riwayat Kesehatan bagi Petugas Pemilu 2024

Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan di FKTP juga sangat beragam, mulai dari layanan promotif, preventif, non-spesialistik seperti rawat jalan maupun rawat inap, hingga layanan laboratorium dasar dan radiologi. FKTP memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan akses layanan kesehatan yang merata.

"Salah satu strategi utama yang diusung adalah pendekatan keluarga. Melalui pendekatan ini, FKTP berupaya mengintegrasikan berbagai program untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia," jelas Ghufron.

Dirinya juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang menjadi kunci keberhasilan Program JKN. BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk menjalin kerja sama yang solid dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan.

"Dalam menghadapi tantangan geografis yang kompleks, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk memberikan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi semua warga Indonesia. Upaya ini terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas Ghufron.

Pada tahun 2022, tercatat permintaan layanan kesehatan dengan lebih dari 1,4 juta pemanfaatan layanan kesehatan per hari. Ini menjadi cerminan kuat akan kebutuhan yang tinggi untuk akses terhadap layanan kesehatan yang memadai di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

"Bahkan pada tahun 2023 ini total anggaran kesehatan nasional sebesar 85,5 triliun rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah. Besarnya biaya tersebut diantaranya digunakan untuk perawatan kesehatan primer dalam rangka pemenuhan obat-obatan esensial dan bahan medis sekali pakai, serta untuk peningkatan infrastruktur," ucap Ghufron.

Baca juga: BPJS Kesehatan Jamin Keamanan Data 95 Persen Masyarakat Indonesia 

Antusiasme pejabat kesehatan Vietnam