Baca tanpa iklan
Isi Deklarasi Djuanda diresmikan melalui Undang-Undang/Prp No.4/1960.
Walaupun sudah diresmikan, Pemerintah Indonesia belum juga mencapai kesepakatan oleh Negara luar.
Meskipun begitu, Pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-undang/Prp/ No.4/1960 dengan membuat aturan turunannya yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah No.8/1962 tanggal 25 Juli 1962 untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia.
Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga menetapkan Keppres No.103/1963 yang menegaskan bahwa seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia.
Setelah itu, Deklarasi Djuanda dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) 1982.
Dalam UU tersebut dinyatakan Indonesia adalah negara kepulauan.
Kemudian 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI saat itu yaitu Megawati Soekarnoputri melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001.
(Tribunnews.com/Farrah Putri)
Artikel Lain Terkait Hari Nusantara 2023