Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), menanggapi wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut JK, pemakzulan seorang kepala negara merupakan ranah hukum

"Itu masalah hukum," kata JK di Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).

Jusuf Kalla enggan berkomentar lebih jauh soal isu pemakzulan Presiden Jokowi.

Menurutnya lebih baik urusan itu diserahkan kepada para ahli.

"Biar para-para ahli hukum yang membicarakannya. Kita tidak tahu itu," tandas dia.

Adapun usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini disampaikan kelompok masyarakat sipil ke Menkopolhukam, Mahfud MD.

Mereka di antaranya, Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya.

"Faizal dan kawan-kawan juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden. Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke Parpol dan DPR," kata Mahfud dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Rabu (10/1/2024).

"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," sambung dia.