TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seruan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin yang meminta jaksa tidak flexing atau pamer kemewahan harta didukung pakar hukum pidana Suparji Ahmad.

Pasalnya, adanya kultur tidak memamerkan kekayaan menjadi salah satu variabel yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

"Pak Jaksa Agung mengatakan, 'Jangan flexing, jangan pamer kekayaan'. Itu pun menjadi bangunan, skema membangun kepercayaan masyarakat," kata Suparji dalam survei Indikator Politik Indonesia tentang "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik" secara online, Selasa (23/1/2024).

Dikutip dari Tribunnews, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Surat Edaran tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Surat tersebut berisikan wanti-wanti Jaksa Agung kepada anak buahnya soal etika mulai dari berpakaian, perilaku hingga penampilan.

Menurut Suparji, kejaksaan mengikuti harapan publik sebagaimana terekam dalam hasil survei Indikator Politik.

Contohnya, jujur, bijaksana, dan adil (16,1 persen); menegakkan keadilan tanpa pandang bulu (10,5%); lebih adil (9,4%); bekerja lebih baik (8,4%); tidak jual beli kasus atau menerima suap (7,2%); transparan (6,7%); tegas (6,3%); hingga mengusut kasus hingga tuntas (3,2%).

"Jadi, selama mampu bekerja secara profesional, secara prosedural, secara proporsional, dan berkeadilan, saya kira, akan membangun kepercayaan masyarakat," kata Suparji.

Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini juga menyebutkan Jaksa Agung seringkali memberikan pedoman tentang hal itu.

Ia mencontohkan pernyataan sederhana Jaksa Agung ketika anak buahnya akan memberikan tuntutan dalam suatu perkara.

"Bertanyalah kepada hati nurani yang paling dalam. Sesungguhnya itu adalah sebuah keadilan," ucapnya.

Selain itu, Suparji juga meminta kejaksaan harus mampu mengembalikan kerugian negara dalam mengusut sebuah kasus korupsi.

Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu keberhasilan penanganan sebuah perkara.

"Pemberantasan korupsi tidak berhasil selama hanya memenjarakan saja, tapi gagal mengembalikan kerugian keuangan negara. Maka, itu juga dianggap tidak berhasil. Oleh karenanya, penting bagaimana para jaksa itu secara sungguh dan serius memiskinkan pelaku korupsi," katanya.

Diketahui, hasil jajak pendapat Indikator Politik, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dengan raihan 76,2 persen, naik dari sebelumnya berada di angka 73,8 persen.

Survei Indikator dilakukan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Baca juga: Pj Gubernur Heru Minta Para Pejabat DKI Jakarta Tidak Pamer Harta Jelang Pemilu 2024

Dalam survei tersebut, jika dibandingkan antarlembaga penegak hukum, kejaksaan menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan 76%. Lalu, disusul Polri 75% dan pengadilan masing-masing 75% serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 70%.

Survei Indikator ini dilakukan pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 dengan melibatkan 4.560 responden se-Indonesia, yang ditentukan secara stratified random sampling. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.