Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setara Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023.
IKT 2023 ini merupakan hasil pengukuran untuk mempromosikan praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia.
"Melalui IKT, Setara Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi, dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan, dan inklusi sosial," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, dalam Launching IKT 2023 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Pada IKT 2023, Singkawang dan Bekasi menjadi kota paling toleran pada tahun 2023.
Singkawang berada di urutan pertama dengan skor 6,500, sementara Bekasi berada di urutan kedua dengan skor 6,460.
Baca juga: Setara Institute: Pemakzulan Presiden Jokowi Sulit Dilakukan Sebelum Pilpres
Singkawang berhasil mempertahankan posisinya yang didapatkan pada tahun 2022 lalu.
Sementara Bekasi naik satu tingkat dibandingkan tahun lalu.
Bekasi menggeser posisi Kota Salatiga yang turun ke posisi tiga dengan skor 6,450.
Baca juga: Setara Institute: Saatnya Ketuk Hati Lembaga Survei dan Memaknai Seruan Pemilu Damai
Peringkat keempat diisi oleh Manado dengan skor 6,400, disusul Semarang pada peringkat kelima dengan skor 6,230.
Selanjutnya peringkat keenam IKT 2023 diisi oleh Kota Magelang dengan skor 6,220, dan peringkat ketujuh diisi oleh Kota Kediri dengan skor 6,073.
Lalu peringkat kedelapan IKT 2023 diisi oleh Kota Sukabumi dengan skor 5,997, dan Kupang berada di peringkat sembilan dengan skor 5,953.
Posisi terakhir diisi oleh Kota Surakarta dengan skor 5,800. Surakarta mengalami penurunan dari IKT tahun 2022 yang menempatkannya di peringkat empat dengan skor 5,883.
Pemeringkatan IKT 2023 oleh Setara Institute ini berdasarkan empat variabel, yakni kebijakan Pemerintah Kota, tindakan aparatur Pemerintah Kota, perilaku antar entitas di kota, dan relasi sosial.