Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, berdasarkan data pemantauan hotspot di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari tahun 2019-2023, El Nino menjadi satu di antara faktor yang berdampak signifikan. 

Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 dengan kondisi El Nino emisi gas rumah kaca mengalami penurunan sebesar 69,74 persen dibanding tahun 2019. 

“Pemantauan hotspot dari 1 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 dibandingkan dengan 2023 pada periode yang sama terjadi kenaikan jumlah hotspot sebanyak 29 titik bila dibandingkan dengan 2023. Rencana pencegahan karhutla di tahun 2024 patroli terpadu akan dilaksanakan di 340 desa," kata Laksmi dalam keterangannya Selasa (20/2/2024).

Laksmi mengatakan, kegiatan pemadaman darat yang dilakukan pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 3.946 untuk luas areal terbakar kurang lebih 27.546 hektare dan intensitas pemadaman tertinggi terjadi di Kalimantan Barat dengan kegiatan pemadaman sebanyak 956 kali di tahun 2023.

Laksmi menyebut, rencana operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan akan dilaksanakan di 6 provinsi rawan karhutla yaitu di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total durasi pelaksanaan 143 hari. 

"Jadi, pelaksanaannya nanti melibatkan seluruh instansi terkait meliput KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mitra kerja swasta," ujar Laksmi.

Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menegaskan, lembaga yang dipimpinnya dan instansi terkait, siap melaksanakan upaya untuk mencegah karhutla.

Hartono mengungkapkan, pascakebakaran hutan dan lahan tahun 2015, pemerintah mengupayakan penguatan regulasi untuk memperbaiki upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

"BRGM dibentuk untuk mendukung upaya yang dilakukan Kementerian/Lembaga terkait terutama dalam mempercepat restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di provinsi target," ucap dia.

Hingga tahun 2023, lanjut Hartono, BRGM telah memasang 168 alat pemantau tinggi muka air lahan gambut di 7 provinsi rawan. 

BRGM juga telah membangun SIPALAGA, sebuah sistem informasi untuk memantau kondisi hidrologis lahan gambut, khususnya tinggi muka air, secara periodik dan sistematis untuk memprediksi kerawanan karhutla di suatu wilayah sehingga dapat mendukung penentuan lokasi operasi TMC agar lebih tepat dan objektif.

Baca juga: KLHK Bakal Manfaatkan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tahun 2023, BRGM juga telah mendukung pelaksanaan operasi TMC di 6 provinsi yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan total durasi 59 hari.