Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya untuk mengendalikan Partai Golkar.

Hal ini merespons isu Jokowi akan keluar dari PDI Perjuangan (PDIP) dan akan bergabung dengan Golkar.

Baca juga: Bukan Golkar, Jokowi Lebih Mudah Jadi Ketua Umum Parpol Ini, Faksi di Partai Beringin Jadi Ganjalan?

Karyono mengatakan, kabar Jokowi akan merapat ke Golkar sejatinya mulai muncul sejak hubungannya dengan PDIP merenggang. 

Hal itu ditengarai karena Jokowi berbeda sikap dengan PDIP dalam Pilpres 2024, yakni justru mendukung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Agenda politik yang awal mulanya tersembunyi akhirnya mulai terbongkar ketika putra mahkota yang bernama Gibran Rakabuming Raka disiapkan menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK yang kontroversial," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Selasa (11/3/2024).

Baca juga: Golkar Buka Pintu Jokowi Gabung, PDIP Sebut untuk Langgengkan Kekuasaan

Karyono mengungkapkan, sinyal Jokowi semakin menjauh dari PDIP sejatinya terjadi jauh sebelum Pemilu, yakni ketika hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat.

Menurutnya, hal tersebut ditandai dengan intensitas pertemuan kedua sosok tersebut dalam berbagai kesempatan. 

Selain dekat dengan Prabowo, kedekatan Jokowi dengan pentolan Golkar seperti Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan juga terlihat kasat mata. 

Di sisi lain, kata Karyono, Jokowi memang cukup sering menampilkan kedekatannya dengan calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo. 

Dia menilai, hal tersebut sebagai upaya Jokowi untuk memerankan dirinya sebagai "Play Maker" dalam Pemilu 2024 dan di masa akan datang.

"Ada sebagian pihak yang mengatakan Jokowi sebenarnya ingin memasangkan Prabowo dengan Ganjar dalam Pilpres 2024," ujar Karyono.

Namun, Karyono menuturkan, dari pelbagai pernyataan dan body language yang ditampilkan Jokowi, secara semiotika dibaca sedang berperan "pemain kunci" dalam kancah politik nasional.

Sehingga, dia berpendapat bahwa sikap Jokowi berseberangan dengan PDIP bukan karena tersinggung atas label petugas partai.