Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar kode etik dan perilaku hakim.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, dalam sidang pembacaan putusan, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).
Dalam sidang pembacaan putusan, Ketua MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Kemudian, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis terhadap adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Laporan etik terhadap Anwar Usman diajukan oleh tiga pihak berbeda, yakni advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Harjo Winoto (Firma Hukum Rahnoto & Rekan), dan Alvon Pratama Sitorus & Junaldi Malaul.
Para pelapor mempersoalkan konferensi pers Anwar Usman pada 8 November 2023, usai MKMK menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK terkait dengan putusan batas usia capres-cawapres, yang meloloskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres.
Putusan MKMK adhoc tersebut menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat dan mencopot jabatan adik ipar Presiden Jokowi itu dari jabatan ketua MK.
Dalam pertimbangannya, MKMK menilai konferensi pers yang dilakukan Anwar Usman tersebut menunjukkan sikap hakim konstitusi itu tidak menerima putusan etik yang dijatuhkan terhadapnya.
Selain itu, MKMK juga menyoroti gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK penggantinya, yakni Suhartoyo, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Soal gugatan Anwar Usman ke PTUN menunjukkan dia tidak menerima putusan etik," kata Anggota MKMK Yuliandri, dalam persidangan, Kamis.
"Sikap tidak dapat menerima putusan (MKMK adhoc) patut diduga merupakan pelanggaran etik," sambungnya.
Majelis Kehormatan MK memandang, bahwa sanksi etik merupakan panduan moral, bukan untuk memberi efek jera seperti pemidanaan.
"Oleh karena itu, sikap Hakim Terlapor yang menyampaikan bantahan menurut MKMK merupakan bentuk pelanggaran," ucap MKMK
Bantahan atau sikap membantah Anwar Usman terhadap putusan MKMK yang ditunjukkan melalui gugatannya ke PTUN dinilai berdampak pada turunnya citra Mahkamah Konstitusi.