Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara setelah dituding sempat ingin merebut kursi ketua umum PDIP.
Tudingan itu sebelumnya dilayangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Jokowi langsung membantah tudingan tersebut.
"Bukannya Golkar?," terang Jokowi, ditemui setelah melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Jokowi justru mempertanyakan beragam tudingan yang kini dilayangkan kepadanya.
Selain PDIP, Jokowi juga sempat diisukan ingin menduduki kursi ketua umum Partai Golkar yang kini ditempati Airlangga Hartarto.
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, jangan seperti itu," katanya.
Projo Luapkan Kekesalan
Berbeda dari Jokowi, relawan kelompok pendukung Jokowi, Projo memberikan respons keras terkait tudingan Hasto.
Sekjen Projo, Handoko balik menyebut Hasto sedang menyebarkan hoaks dan mengecewakan.
Menurutnya, tudingan Hasto tak masuk akal, terlebih saat ini Jokowi sudah menduduki kursi presiden.
Baca juga: PROJO Geram Hasto Tuduh Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP dari Megawati: Beliau Sudah Presiden RI
“Wong Pak Jokowi sudah jadi Presiden RI, kok disebut mau jadi ketum partai. Gimana sih?“ kata Handoko dalam keterangan persnya, Rabu (3/4/2024).
Selain itu, Handoko juga menyebut Jokowi begitu menghormati Megawati sebagai ketua umum PDIP.
Penghormatan tersebut, kata dia, terlihat dari tidak terjadi konfrontasi terbuka antara Jokowi dan Megawati.
Karena itu, Handoko mengingatkan Hasto untuk berhenti menyebarkan hoaks tentang Jokowi.
Ia juga meminta Hasto lebih fokus membenahni PDIP yang kinerjanya menurun selama Pemilu dan Pilpres 2024.
“Kerja, kerja, kerja Mas Hasto," tandasnya.
Ditemui terpisah, Bendahara Umum Projo, Panel Barus turut menyentil Hasto yang dinilai kerap menyerang Jokowi dan sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka.
Panel meminta Hasto untuk berhati-hati dalam berucap.
Pasalnya, serangan-serangan yang dilayangkan Hasto bisa berimbas pada nasib PDIP di pemerintahan mendatang.
“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Panel, Selasa.
Menurut Panel, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya demi demorkasi.
Panel berujar, Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi satu individu.
Karena itu, Indonesia disebutnya membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa melompat ke jajaran negara maju.
“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca-Pemilu 2024,” ujar Panel.
“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung."
Baca juga: Maruarar Sirait: Kemungkinan PDIP Gabung Koalisi
Hasto: Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP
Sebelumnya, Hasto menyebut Jokowi sempat berupaya merebut kursi ketum PDIP yang kini diduduki Megawati.
Hasto mengatakan, upaya itu dilakukan Jokowi dengan mengutus seorang menteri untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.
Menurut Hasto, menteri tersebut memerintahkan Ryaas Rasyid untuk menujuk Megawati agar bersedia menyerahkan kursi ketum PDIP kepada Jokowi.
Dia menuturkan, upaya itu dilakukan jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
"Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan," kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ujarnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Acos Abdul Qodir/Taufik Ismail/Fersianus Waku)