Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet buka suara soal jatah menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) jika bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, wartawan bertanya ke Bamsoet apakah tidak khawatir jika jatah menteri untuk Golkar berkurang bila PDIP bergabung.

Bamsoet menegaskan, penentuan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

"Nah itu prerogatif presiden terpilih nanti," kata Bamsoet seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati Dinilai sebagai Upaya Redam Ketegangan Politik

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya.

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Tidak Perlu Oposisi

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

"Bahkan kalau perlu kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, enggak dibutuhkan lagi oposisi," ucapnya.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

"Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ungkap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

"Bersatu itu bukan berarti checks and balances tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri," tuturnya.

Dia mencotohkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerapkali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung.