TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait marak beredar susunan Kabinet Prabowo-Gibran di media sosial.

Dasco menegaskan bahwa tidak ada satupun versi susunan Kabinet yang beredar di media sosial yang valid.

"Kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar. Karena apa? karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai," tegas Dasco, Minggu (28/4/2024).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menuturkan, masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi.

Dasco menuturkan komunikasi-komunikasi terkait penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran masih dilakukan.

"Pak Prabowo masih melihat portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian kementerian-kementerian yang ada dan sehingga terlalu dini rasanya susunan kabinet itu sudah keluar," tuturnya.

Ia menilai, beredarnya susunan Kabinet di media sosial dipandang sebagai sebuah aspirasi. Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa susunan Kabinet tersebut tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh tim Prabowo-Gibran.

"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA apakah versi ini yang mana yang benar," ujarnya.

"Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo dan timnya," tegasnya.

Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi akan Didominasi Orang Partai

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar akan didominasi oleh orang-orang partai daripada dari kalangan profesional (non partai).

Jamil mengatakan, hal itu terjadi karena Kabinet Prabowo-Gibran akan didukung koalisi gemuk. Di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, dan beberapa partai lainnya yang tidak masuk Senayan. 

"Semua partai itu tentu akan diakomodir untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).

"Sebagian kecil sisanya akan diambil dari kalangan profesional," sambungnya.

Menurut Jamil, mereka yang diambil dari kalangan profesional dan non partai ini berasal dari sosok yang punya kapasitas mumpuni, sehingga peluang berhasil memimpin di kementerian sangat terbuka.

Biasanya menduduki bidang perekonomian, khususnya keuangan.

Lebih lanjut, Jamil menilai, banyaknya partai pendukung akan berpengaruh pada partai oposisi. Terutama DPR RI yang akan dikuasai partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Partai oposisi akan terulang saat Jokowi berkuasa di mana kekuatannya akan sangat lemah. Jadi, DPR RI akan dikuasai partai pendukung pemerintah (Prabowo-Gibran). Sebab, mereka akan menguasai kursi di DPR RI," ucapnya.

Dengan demikian, ia menilai, partai oposisi di DPR akan sangat lemah. Kelompok ini tidak akan berdaya berhadapan dengan partai pendukung pemerintah.

"Jadi, DPR RI berpeluang besar kembali menjadi lembaga stempel pemerintah. DPR hanya mengaminkan kehendak pemerintah," ujar Jamil.

Hal itu, menurutnya, akan memperlemah check and balances sekaligus memperlemah demokrasi di Indonesia.

"Situasi ini tentu akan menghawatirkan bagi siapa pun pecinta demokrasi di Tanah Air," ungkapnya.