Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ganjar Pranowo telah memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikannya usai acara halal bihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Senin (6/5/2024) lalu.
"Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," kata Ganjar dikutip dari YouTube Kompas TV.
Meski menjadi oposisi, Ganjar menegaskan dirinya tidak akan memberikan kritik lewat cibiran terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan akan melakukan kritik lewat jalur konstitusional seperti melalui parlemen.
Hal ini, sambungnya, demi menaikan cara berpolitik di Indonrsia.
"Tidak perlu saling mencibir karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus," ujarnya.
Di sisi lain, meski Ganjar sudah mengumumkan berposisi menjadi oposisi, partai yang menaunginya yaitu PDIP belum secara resmi mengumumkan sikapnya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Sinyal PDIP di Luar Pemerintahan atau Sikap Pribadi Mantan Capres?
Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi Cerminkan Sikap PDIP
Kendati belum ada pengumuman resmi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan Ganjar menjadi oposisi adalah cerminan sikap dari partai berlambang banteng tersebut.
"Iya tentu saja karena itu merupakan sikap kenegarawanan suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura dan Pak Ganjar, Prof Mahfud," katanya seusai acara halal bihalal TPN Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Hasto juga menjelaskan bahwa Indonesia kini sedang menghadapi berbagai persoalan.
Sehingga, sambungnya, perlu untuk disikapi serius seluruh elemen bangsa.
"Terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakya, kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming."
"Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Itu lah energi yang akan diberikan," tegas Hasto.
Keputusan PDIP Baru Diketok saat Rakernas
Terpisah, politisi PDIP, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa keputusan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu baru memutuskan sikap apakah menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak saat Rakernas PDIP yang bakal digelar 24-26 Mei 2024 mendatang.
"Sikap PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan. Mungkin baru akan dibicarakan saat Rakernas pada 24-26 (Mei) mendatang. Jadi belum ada pembahasan yang resmi (di PDIP)," tuturnya dalam program Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Selasa (7/5/2024).
Ketika ditanya terkait pernyataan Hasto bahwa keputusan Ganjar menjadi oposisi adalah cerminan sikap PDIP, Deddy menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi upaya untuk merawat demokrasi.
"Karena kalau tidak ada yang diluar (pemerintahan), tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan penajaman kebijakan-kebijakan pemerintahan," ujarnya.
Kendati belum ada putusan resmi, Deddy menjelaskan bahwa menurut sejarah, PDIP akan selalu menjadi oposisi ketika kalah dalam pilpres.
Hal ini, katanya, semata-mata demi menjaga kepentingan rakyat dijalankan oleh pemerintahan.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)