Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang ke Rakernas ke-V PDIP yang akan digelar di Beach City International, Ancol, Jakarta pada 24 sampai 26 Mei 2024.
Tak diundangnya Presiden Jokowi ke Rakernas PDIP menimbulkan perbincangan di tengah isu retaknya hubungan keduanya setelah Pilpres 2024.
Pada Pilpres 2024 lalu, Jokowi dan PDIP berada dalam kubu yang berbeda.
Jokowi tampak condong mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan PDIP memiliki pasangan capres-cawapres sendiri, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Bahkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan Jokowi tak dianggap lagi sebagai kader PDIP.
Berikut beragam respons soal tak diundangnya Presiden Jokowi ke Rakernas ke-V PDIP
Projo
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Jokowi tak ambil pusing mengenai undangan Rakernas V PDIP.
Menurutnya, eks Wali Kota Solo itu santai meski tak diundang oleh PDIP.
"(Presiden) santai saja," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (22/5/2024) kemarin.
Ia menyebut urusan Jokowi tak diundang ke Rakernas V PDIP jangan dibuat terlalu gaduh.
Baca juga: Budi Arie Sebut Jokowi Santai Meski Tak Diundang ke Rakernas PDIP
PDIP selaku pihak yang punya hajat memiliki hak untuk mengundang atau tidak.
Sebaliknya, Jokowi juga berhak datang atau maupun absen apabila diundang.
Lantas mengenai masalah ada atau tidaknya undangan rakernas untuk Jokowi, ia berujar hal itu sebaiknya ditanyakan kepada PDIP.
"Jadi penyelenggara berhak mengundang dan berhak tidak mengundang. Si tamu berhak datang, dan berhak ga dateng. Kalo tanya undang apa enggak, tanya penyelenggara. Jangan tanya tamunya dong," lanjutnya.
Di sisi lain, terkait sudah tak dianggapnya Jokowi sebagai bagian dari PDIP membuat sejumlah relawan meminta eks Gubernur Jakarta itu masuk ke partai politik lain dan menjadi ketua umum.
Budi Arie mengatakan Jokowi terlalu muda untuk pensiun.
"Pak Presiden terlalu muda untuk pensiun," ucap Budi.
Hasto
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, telah buka suara terkait alasan pihaknya tak mengundang Presiden Jokowi ke Rakernas V PDIP.
Awalnya, Hasto menyebut Rakernas V diadakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan.
Ia juga menegaskan bahwa publik sudah merekam peristiwa Pemilu 2024 sebagai pemilihan umum paling brutal.
"Dan itu terekam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu.
Ia berpendapat hal itu ditandani dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan sengketa Pilpres 2024.
Itulah, sambung Hasto, yang menjadi dasar bagi PDIP hanya mengundang figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum ke Rakernas ke-V PDIP.
"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.
Apalagi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
"Itulah yang akan diundang PDIP di dalam Rakernas yang ke-V," ucapnya.
Pramono
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang juga merupakan politikus senior PDIP enggan berkomentar soal tidak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rakernas V.
Menurut Pramono hal itu sebaiknya ditanya ke DPP PDIP.
"Ah, itu urusan tanya ke DPP sana," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2024).
Pengamat
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpendapat tak diundangnya Jokowi ke Rakernas V PDIP terkait dengan apa yang terjadi pada Pilpres 2024.
Menurutnya, ini karena manuver Jokowi meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pada Pilpres 2024.
"PDIP cukup banyak keluarkan statement yang nyatakan memang ada keretakan dengan Jokowi. Utamanya pasca manuver Jokowi usung dan upayakan Gibran lolos kontestasi," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (21/5/2024).
Ia menyebut hal itu menancapkan luka yang mendalam bagi Megawati Soekarnoputri dan PDIP.
"Hal itu dipastikan membuat luka mendalam bagi Megawati dan PDIP, sehingga Jokowi sudah tidak lagi miliki tempat khusus di PDIP, termasuk dalam rakernas partai," jelasnya.
(Tribunnews.com/Deni/Taufik/Fersianus/Rahmat)