Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) terus menjadi sorotan.
Terkait hal ini, presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan memiliki komitmen tersendiri.
Prabowo menyebut dirinya bertekad untuk meringankan UKT di perguruan tinggi negeri.
Oleh sebab itu, ia akan bekerja keras mewujudkan keinginannya tersebut.
"Apalagi di Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis."
"Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam acara wawancara eksklusif stasiun TV swasta bertajuk "Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia", Rabu (22/5/2024).
Prabowo menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah setelah Orde Baru.
Dunia pendidikan, tutur eks Danjen Kopassus itu, menjadi industri yang menganut nilai kapitalisme.
"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," tegas Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan.
Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.
Baca juga: Prabowo Ingin Ringankan UKT Perguruan Tinggi Negeri: Kalau Bisa Gratis
“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” tuturnya.
Wapres Ma'ruf
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan biaya untuk menempuh pendidikan tinggi itu mahal.
Ia lantas menjelaskan bahwa pemerintah masih belum bisa menanggung seluruh biaya pendidikan di perguruan tinggi.
Oleh sebab itu, tutur Ma'ruf, muncul Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Menurutnya, tujuan PTN-BH ialah mencari solusi terkait permasalahan biaya kuliah
"PTN-BH itu supaya dia mencari solusi. Nah, ini yang sebenarnya harus dikembangkan, dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian dan pemerintah juga harus mengambil bagian. Menurut saya solusinya itu, ya, dibagi ini."
"Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian," terangnya, Rabu, dilansir YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ia menilai seharusnya biaya UKT tak dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa.
Pasalnya, tak semua mahasiswa berasal dari keluarga yang kuat secara ekonomi.
"Jadi, jangan dibebankan kepada mahasiswa semua, akibatnya seperti sekarang kan, karena tidak semua mahasiswa mampu. Nah, barangkali ini solusi yang harus kita ciptakan seperti apa," ucapnya.
Ma'ruf Amin mengatakan masing-masing pihak, yakni kampus, mahasiswa, dan pemerintah harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.
"Dan perguruan tinggi diberi juga advokasi untuk dia bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi perguruan tinggi PTN-BH jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak gitu kan. Itu juga tidak fair (adil)."
"Pemerintah juga tidak mungkin lepas tanggung jawab, pemerintah harus mengambil tanggung jawab karena ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Mahasiswa juga sesuai kemampuannya, tetapi juga bukan tidak ada beban. Sesuai. Nah, kalau proporsionalitas ini dibangun, menurut saya kita bisa," ujar Ma'ruf.
Anies Baswedan
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menyebut negara harus segera memberikan keputusan dengan bijak, kepada pihak mana biaya UKT dibebankan.
"Kalau biaya (dibebankan) kepada keluarga, lebih besar dari pada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah makmur," ucap Anies, Senin (20/5/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.
Ia berpendapat mestinya negara memberikan subsidi atau alokasi anggaran lebih besar dalam sektor pendidikan.
Tujuannya supaya masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.
“Negara harus alokasikan anggaran lebih banyak, menanggung biaya lebih besar, supaya rakyat, keluarga-keluarga kebanyakan bisa kuliah," tuturnya.
Bukan hanya itu, Anies juga melihat bagaimana warga kelas menengah sering kesulitan untuk memperoleh akses bantuan biaya pendidikan tinggi.
Kaum menengah berada di antara garis kemiskinan, meski begitu mereka tak bisa dinilai sebagai masyarakat mampu.
"Yang kesulitan itu adalah mahasiswa yang dari kalangan tengah. Mau bilang miskin dia tidak miskin, mau bilang makmur dia keluarganya belum cukup," ujar Anies.
Menurut Anies, akses untuk memperoleh pendidikan tinggi mesti diberikan secara adil kepada masyarakat.
Bagaimanapun, sambungnya, pendidikan adalah penghubung untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi.
"Yang mendapatkan akses pendidikan tinggi derajat kesempatannya pekerjaannya lebih tinggi, kesempatan sejahtera lebih tinggi, karena itu kenapa pendidikan tinggi itu harus ada alokasi yang lebih banyak sehingga tidak ada situasi seperti sekarang," tuturnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul: Mahasiswa Bergolak UKT di PTN Mahal, Anies: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak.
(Tribunnews.com/Deni/Igman)(WartaKotalive.com/Yolanda)