Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, menyoroti aksi Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery, membubarkan demo dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tobelo dengan membawa sebilah parang.

Adapun dalam penjelasannya, Frans menjelaskan bahwa aksi pembubaran terpaksa dilakukan karena terjadi onar dan pemaksaan, meskipun upaya persuasif telah dilakukan. 

Sahroni menjelaskan, aksi demonstrasi tentu saja dilindungi oleh undang-undang dan sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, aksi penyampaian pendapat harus sesuai aturan, tata tertib dan tidak melakukan aksi pengrusakan.

"Ini menurut saya akan membuat aksi demonstrasinya jadi kontra-produktif. Yang mau disampaikan apa, tapi yang dilakukan apa. Warga boleh demo, tapi jangan merusak kantor," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Sahroni menambahkan, dirinya juga tidak melihat adanya pelibatan aparat atau aksi represif yang dilakukan oleh Bupati Frans. 

Penggunaan parang menurutnya hanyalah ekspresi kekesalan karena massa aksi yang sulit diajak berdiskusi.

"Saya lihat ini juga ya hanya ekspresi kekesalan saja. Sudah diterima, sudah dibolehkan demo, tapi masih datang ke rumah pribadinya dan tidak bisa dibubarkan. Jadi keluar lah parang yang tadinya buat upacara adat untuk membubarkan massa," tandaa Sahroni.

Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara, Frans Manery menjawab alasan dirinya membubarkan pengunjuk rasa menggunakan parang.

Dalam video yang beredar, mahasiswa yang berunjuk rasa di depan rumah Frans Manery kocar-kacir dikejar Frans yang membawa parang.

Aksi tersebut viral di media sosial pada Jumat (31/5/2024).

Awalnya, sejumlah mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) unjuk rasa terkait momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kabupaten Halmahera Utara.

Mahasiswa memprotes Pemda atas pemborosan dana APBD dengan mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota.