Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons usulan sistem pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR RI yang disampaikan Amies Rais.

Menurutnya, usulan tersebut merupakan sebuah kemunduran bagi bangsa Indonesia.

Adapun usulan tersebut disuarakan oleh Ketua MPR RI periode 1999-2004 sekaligus politisi senior PAN, Amien Rais, saat bertemu Ketua MPR RI saat ini Bambang Soesato (Bamsoet).

"Itu namanya kemunduran, kita hari ini telah punya demokrasi yang bergerak maju yaitu yang dipilih langsung oleh rakyat, mengapa kemudian kita malah mundur," kata Herzaky kepada awak media di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dikatakannya, demokrasi Indonesia hari ini pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Merupakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era-era sebelumnya

"Sehingga bagi kami, kalau kita kembalikan ke MPR, ini namanya penyimpangan," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Bagi-bagi IUP ke Ormas, Jatah Lahan Tambang NU Bakal Paling Besar, Ini Penjelasannya

Kemudian ia mempertanyakan mengapa Amien Rais melontarkan ide tersebut.

"Kita ingin mencapai Indonesia emas 2045, bagaimana pembangunan yang sudah baik hari ini, kita bisa akselerasi, apa yang kurang kita perbaiki. Tetapi kemudian malah berbicara mengenai sistem negara gitu, ada apa ini gerangan," tanyanya.

Sebelumnya, Amien Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. 

Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). 

Baca juga: Basuki Jamin Pemerintah Tak Akan Gunakan Dana Tapera untuk Bangun Proyek Infrastruktur

Amien mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang. 

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," lanjutnya. 

Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden. 

"Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" jelasnya.