Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti membeberkan sejumlah alasan pendukung atau pembantu Presiden Jokowi mulai nyatakan sikap berbeda.
Menurut Ray, Program Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya cenderung terburu-buru dan seperti ambisi pribadi.
Diketahui pada Mei 2024, Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus ketua partai Gerindra dan presiden terpilih 2024 menyatakan menolak kenaikan UKT.
Bahkan, Prabowo menjanjikan menggratiskan biaya kuliah.
Baca juga: Pencetus IKN Kritik Luhut Sebut Bambang Susantono Tak Mau Ambil Risiko: Pembangunan Beda sama Perang
Bukan hanya Prabowo, bahkan semua fraksi di DPR baik yang pro Jokowi maupun oposisinya juga bersikap sama. Akhirnya kebijakan UKT ditunda.
Kemudian belum lama ini kepala IKN dan wakil kepala IKN menyatakan mundur dari jabatannya.
Lalu kini yang terbaru dua menteri Jokowi juga menyatakan sikap berbeda dengan Jokowi terkait program Tapera.
Keduanya tidak menduga bahwa kebijakan Tapera diberlakukan lebih cepat dari desain awalnya. Sehingga membuat keduanya merasa keberatan.
"Makin banyak orang yang merasa bahwa program-program Presiden Jokowi terlalu terburu-buru, ambisius dan kurang perhitungan. Salah satunya kurang sensitif dengan kondisi yang tengah dialami oleh masyarakat. Ambisi Jokowi yang menggebu-gebu bahkan terlihat seperti menerobos berbagai ketentuan, aturan atau fatsun yang berlaku," kata Ray, Jumat (7/6/2024).
Baca juga: Mendikbudristek Nadiem Makarim batalkan kenaikan UKT tahun ini
Ray melanjutkan, semakin banyak lingkaran Jokowi yang sadar bahwa kebijakan-kebijakannya akhir-akhir ini, terlihat sebagai ambisi dan proyek pribadi dibandingkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Salah satunya adalah pembangunan IKN yang terlihat terlalu dipaksakan untuk dapat diresmikan pada masa kekuasaan Jokowi," terangnya.
Ray mengungkapkan dalam banyak hal, pencapaian-pencapain reformasi, satu persatu, rontok di era kekuasaan Jokowi.
"Sebut saja KPK, MK, MA, pemilu/pilpres terburuk sepanjang sejarah reformasi di tahun 2024, kembalinya bukan hanya dwi fungsi malah multi fungsi TNI, kriminalisasi masyarakat kritis, tata cara pembuatan UU yang melabrak UU, nepotisme politik keluarga Jokowi dan banyak lainnya," tutur Ray.