Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjanjikan layanan publik yang sempat lumpuh akibat diretasnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 melalui ransomware beberapa waktu lalu akan dapat digunakan kembali pada bulan Juli 2024 ini.
Diketahui ratusan layanan publik di tingkat nasional maupun daerah terdampak akibat peretasan tersebut.
Hadi mengatakan sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024.
Ia menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo, Kepala BSSN, Wamen BUMN, serta pimpinan kementerian lembaga lainnya terkait insiden peretasan PDNS 2 di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Senin (1/7/2024).
"Dari hasil rapat koordinasi, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024," kata Hadi.
Nantinya, kata dia, layanan publik tersebut akan dicadangkan di situs dingin atau cold site (bagian dari Disaster Recovery Center) yang ada di Batam.
Khusus untuk layanan-layanan yang bersifat strategis, kata dia, akan dicadangkan dengan situs dingin yang akan ditingkatkan kemampuannya menjadi situs panas (hot site).
Situs dingin yang ada di Batam akan memback up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hotsite khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis.
"Jadi kalau kita ketahui ada DRC (Disaster Recovery Center), Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogate. Mampu memberikan pelayanan secara interaktif service," kata dia.
"Sehingga kalau kita lihat kejadian kemarin, imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat maka ke depan, bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di Pusat Nasional Data Sementara seperti yang terjadi sebelumnya," sambung dia.
Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, Imparsial Kritik Pemerintah karena Lalai Urusi Data Publik
Ia berharap layanan publik yang sempat lumpuh akibat diretasnya PDNS dapat beroperasi secara normal bulan ini.
"Dan harapan kami sesuai dengan perintah Bapak Presiden bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini," kata dia.
Sebelumnya, Kemenko Polhukam RI menggelar rapat koordinasi terkait PDNS 2 yang belakangan ini diserang oleh ransomware di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Senin (1/7/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dimulai sekira pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan pantauan, rapat berlangsung tertutup.
Usai rapat, sejumlah menteri dan kepala lembaga serta pejabat dari kementerian enggan menjawab pertanyaan awak media.
Mereka berdalih pernyataan terkait akan dan telah disampaikan oleh Hadi.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum Letjen Bambang Ismawan yang mewakili Panglima TNI.
Selain itu, informasi dihimpun sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait juga menghadiri rapat di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Bappennas, Kementerian PAN RB, BUMN, BPKP, dan Polri.
Baca juga: Roy Suryo: Serangan Hacker Harusnya Direspons Maksimal Hitungan Jam Bukan Berbulan-bulan
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas sejak 20 Juni lalu.
Hal itu disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada wartawan pada Sabtu (29/6/2024).
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata dia.
Dia menyebut, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.
Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Ateh.
Namun, dia tidak menjelaskan soal target yang diberikan Presiden Jokowi kepada BPKP.
"Secepatnya, the sooner the better," kata dia.
Presiden sebelumnya juga telah memanggil Hinsa Siburian dan Budi Arie Setiadi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (28/6/2024).
Hinsa dan Budi tiba di Istana sekitar pukul 13.30 WIB.
Mereka rapat bersama sejumlah pejabat salah satunya Direktur Network dan IT Solution Herlan Wijanarko.
Para pejabat tersebut tiba melalui pintu pilar Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Namun ketika pejabat lain telah keluar sekitar pukul 14.50 WIB, Menkominfo dan Kepala BSSN tak tampak.
Mobil dinas keduanya yang semula terparkir di halaman istana Jalan Veteran, mendadak keluar.
Seorang staf kementerian mengatakan keduanya keluar melalui pintu Bali Istana.
Untuk diketahui pintu Bali merupakan pintu akses VVIP yang tak bisa diakses oleh Wartawan.
Budi yang sebelumnya akan memberikan keterangan kepada awak media perihal rapat yang digelar, kemudian batal memberi keterangan.
Pihak Sekretariat Presiden mengatakan rapat telah selesai dan sudah tidak ada lagi pejabat di dalam.
Sebelum rapat digelar, Hinsa mengaku dipanggil Presiden untuk membahas masalah Pusat Data Nasional (PDN).
Pihaknya, kata dia, akan melakukan evaluasi terkait masalah PDN.
"Ya terkait kemarin lah (PDN) yang pasti akan melakukan evaluasi," kata dia.
Dia tidak merinci evaluasi seperti apa yang akan dilakukan, termasuk saat ditanya langkah penanganan seperti apa yang akan dilakukan agar kasus pembobolan server PDN tidak terulang.
"Ya itu nanti," kata dia.
DPR RI juga telah menyoroti dua lembaga tersebut pasca adanya peretasan pusat data nasional (PDN) pada Kamis (20/6/2024).
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencari peretas pusat data nasional (PDN).
Ia mempertanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik digital atas peretasan itu.
"Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," kata Hasanuddin saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024).
Baca juga: Budi Arie Didesak Mundur dari Jabatan Menkominfo, Projo: Ada Serangan Terjadi, Masa Disuruh Mundur?
Bahkan, kata dia, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen.
"Tapi harus ditracking. Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," kata dia.
Selain itu, dia juga meminta penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan.
"Saya ingin tahu secara clear dan apakah SDM yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT," kata dia.
Sebab, berdasarkan catatannya, dari 282 instansi hanya ada 44 yang dilaporkan bisa kembali pulih meksipun tidak seutuhnya.
"Karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur hanya 44 saja diprediksi akan kembali pulih dan itu mungkin hanya di bawah 100 persen," kata dia.