Baca tanpa iklan
Seperti diketahui, anggaran program makan bergizi gratis disebut-sebut akan dipertimbangkan untuk turun dari Rp 15.000 ke Rp 7.500 per porsi.
Isu tersebut berkembang setelah Ekonom Heriyanto membocorkan hasil diskusinya bersama tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto.
Prabowo, kata Heriyanto menginginkan efisiensi pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
Selain itu, Prabowo juga tak ingin menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 triliun.
“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).
Tim sinkronisasi lalu berdiskusi dengan menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.
“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” jelas Heriyanto.
Beda Wilayah, Beda Anggaran
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, buka suara soal diturunkannya anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500.
Muhadjir mengatakan, penurunan anggaran ini tidak dilakukan secara merata.
Sebab, harga jual-beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.
Baca juga: Pemerintah Klaim Tapera Tak Ada Kaitan dengan Anggaran Program Makan Gratis Prabowo hingga IKN
Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menurunkan anggaran program makan siang.
"Saya kira untuk daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu, tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil."
"Oleh karena itu nanti pasti akan dilihat dari dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” kata Muhadjir di Ancol, Jakarta, Kamis (18/7/2024) dikutip dari Kompas.com.
Menurut Muhadjir, hal yang terpenting dari makanan yang disediakan adakah harus memenuhi standar pemenuhan gizi, bukan nominal besar atau kecilnya anggaran.