Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio mendorong agar anggota muda dan yang baru terpilih mendapat ruang untuk bisa memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029.

Dia menilai tokoh mudah dan baru seperti Sultan Bachtiar Najamudin dan Alfiansyah Komeng layak memimpin lembaga tersebut.

"DPD, dewan perwakilan daerah, harus menyediakan ruang buat orang orang muda untuk coba memimpin DPD, dan mempersilakan orang orang baru juga mengambil peran dalam mengelola atau memimpin DPD," kata Hendri kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

"Sehingga menurut saya, tokoh-tokoh muda seperti Sultan Najamudin, Komeng Alfiansyah, itu mesti diberikan ruang untuk berkontribusi di DPD periode yang baru," tambahnya.

Hendri menyebut butuh pembaruan di lembaga DPD saat ini. 

Menurutnya, perubahan kepemimpinan dalam tubuh DPD diharapkan bisa lebih berkontribusi kepada Indonesia.

Dia juga menilai para anggota DPD yang sudah senior membuka jalan untuk gerakan perubahan ini.

"Nah untuk menuju ke sana, sebaiknya memang para anggota DPD yang sudah senior bisa membuka jalan buat mereka, Sultan Najamudin lebih dari cukup, sebagai salah satu calon ketua DPD, demikian pula Komeng Alfiansyah sebagai pemilik suara terbesar, dia harusnya bisa diberikan jalan oleh anggota dewan yg lain menuju tampuk kepemimpinan," jelasnya.

Baca juga: Senator Curiga Tatib DPD Diubah agar LaNyalla Mattalitti Kembali jadi Ketua

Lebih lanjut, Hendri menilai gerakan perubahan yang sekarang ini terjadi di DPD mesti mendapat dukungan dari rakyat Indonesia supaya peran DPD lebih nyata bagi pembangunan di Indonesia.

Dia menilai, sebaiknya tokoh-tokoh yang pernah memimpin DPD legowo mempersilakan tongkat estafet kepada yang muda dan baru untuk memimpin DPD.

"Siapa tau era muda dan baru bisa membawa DPD lebih maju, lebih punya kontribusi kepada negara, dan yang terpenting adalah bisa berjuang lebih matang lebih dewas dan lebih all out untuk kepentingan rakyat Indonesia," terangnya.

Diketahui, Rapat Paripurna DPD RI pada Jumat (12/7/2024) pekan lalu sempat diwarnai kericuhan lantaran sejumlah senator tIDAK setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Masa Sidang V 2023-2024 itu pun berakhir buntu dengan tidak menemui kesepakatan terkait penyempurnaan tata tertib DPD RI.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti buntut kericuhan sidang Paripurna.

Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys dalam keterangannya, Selasa.

Dia menilai tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar dalam Paripurna tersebut. 

Padahal, ketentuan itu telah dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.