Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menemukan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh PT Industri Kereta Api (INKA) dan tidak ada peruntukannya mencapai sekitar Rp28 miliar terkait proyek fiktif di Republik Demkoratik Kongo.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kejaksaan Agung, terus berkolaborasi guna mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan pelat merah tersebut.

“Di sisi lain, korupsi sampai bawa-bawa negara konflik di Afrika sana sudah terlalu di luar nalar. Copot yang terlibat, pidanakan dan Kejagung pastikan aset ymg dikembalikan ke negara bisa maksimal,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, terkait langkah pencegahan, Sahroni pun meminta agar Kejagung dan KPK turut memberi pendampingan terhadap setiap kegiatan perusahaan BUMN. 

Agar ke depan, potensi korupsi di perusahaan BUMN bisa berkurang signifikan.

“Selain bersih-bersih, perlu juga kita jagain dan pantau BUMN ini, agar nggak begini terus. Kan tidak efektif jadinya, ibarat udah keburu kecolongan baru ditindak. Jadi ke depan, Kejagung dan KPK harus berikan pengawasan lebih kepada seluruh perusahaan BUMN. Dilihat tender-tender proyeknya, diawasi pelaksanaannya, dibantu penguatan sistem pencegahannya. Agar potensi korupsinya bisa ditekan hingga nol,” ujarnya.

Sahroni berharap agar pejabat maupun jajaran di setiap perusahaan BUMN, bisa bekerja lebih profesional dan tidak merugikan negara akibat perbuatannya.

“Dan teruntuk direksi serta jajaran di setiap perusahaan BUMN, ingat kalau kalian itu sedang mengelola uang negara. Ada kepentingan dan manfaat yang seharusnya masyarakat rasakan dari situ. Jangan malah pada jadi tikus yang kerjaannya nyuri duit rakyat,” tandasnya.

Diketahui pada proyek tersebut, INKA berperan sebagai project developer perkeretaapian dan intermoda.

Baca juga: Di balik tambang mineral milik China yang menggurita di Indonesia, Argentina, dan Kongo

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, Rabu (24/7), menyebut pengusutan tersebut dilakukan berkat Menteri BUMN Erick Thohir yang sempat melaporkan dugaan tersebut pada tahun 2022 lalu.