Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan sikap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) dari pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan itu menciderai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah.

Baca juga: Muhammadiyah Terima Izin Pengelolaan Tambang, Eddy Soeparno Bicara Soal Kehati-hatian

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, Muhammadiyah dan para tokohnya biasanya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah.

"Namun, kali ini dengan penerimaan atas konsesi tambang tersebut, masyarakat menangkap sinyal bukan saja berarti Muhammadiyah menyetujui substansi norma yang terkandung dalam regulasi tersebut, tetapi bahkan mendukungnya," ujar Mulyanto. 

Baca juga: PP Muhammadiyah dan PBNU Terima Izin Kelola Tambang, Walhi: Picu Kerusakan Lingkungan

Mulyanto berpendapat, sikap Muhammadiyah terkesan turun derajat dari wilayah high politics ke wilayah low politics.

Sebab, kata dia, poin penting dari masalah ini adalah pelanggaran atas undang-undang (UU) ketika Ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang, bahkan ditawarkan secara prioritas.

"Tentu ini akan ada risiko politiknya, baik dari sisi internal, dari sisi masyarakat, maupun relasi dengan kekuasaan," ucap Mulyanto.