Namun, faktanya sekitar 15,51 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah.

“Artinya, baru 70 persen lebih yang memiliki rumah dengan hak milik, selebihnya tidak. Dan sekitar 36,8 persen dari penduduk tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.

Baca juga: Bandara di IKN Tak Akan Lagi Disebut VVIP, Ini Penjelasan PUPR

Karena itu, dia mendukung rencana Pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya untuk memisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR.

Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum,” ucap Bamsoet.

Bamsoet menyebut dirinya mendukung rencana itu. Sebab, saat ini pembangunan perumahan rakyat seakan diabaikan.

“Karena kalau perumahan rakyat ini diperhatikan dengan baik, maka turunan kegiatan ekonominya akan juga terangkat, ikut naik ikut berputar,” imbuhnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya menampung masukan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk mengubah nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah jadi dua.

Dia menyebut pihaknya akan mempertimbangkan seluruh masukan atau usulan dari berbagai pihak terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Semua masukan kita dengar, terima, baik masukan dari masyarakat dari para ahli, partai koalisi, atau pun dari parlemen,” ujar Muzani