Baca tanpa iklan
Oleh sebab itu, banyak kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintahan Jokowi yang tak disetujui oleh semua pihak.
"Tentu banyak kebijakan-kebijakan, banyak pilihan-pilihan, keputusan yang harus diambil dan terkadang pilihan-pilihan keputusan itu belum tentu sepaham gitu, ya, atau disetujui oleh semua pihak. Tidak mungkin satu kebijakan disepakati oleh semua pihak, saya pikir gitu," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama menjadi presiden.
"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, sebagai seorang manusia, ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.
Dirinya hanya manusia biasa yang tidak sempurna.
"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ujarnya.
Komentar PDIP
Sementara itu, Ketua DPP DPIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menduga permintaan maaf Presiden Jokowi ke seluruh masyarakat tidak tulus.
Ia menyebut, mantan Gubernur Jakarta itu biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya.
"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy saat dihubungi, Jumat.
Ia menegaskan, semestinya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat apabila serius untuk minta maaf.
"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.
Deddy lantas meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.
"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat."
"Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," ujarnya Deddy.
(Tribunnews.com/Deni/Fersianus)