Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Riset Kebijakan Publik dari Institut for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Rico Novianto, mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengakomodasi semua program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kebijakan ini perlu menjadi tradisi di mana pemimpin sebelumnya memberikan dukungan terhadap penerusnya, begitu pun sebaliknya.

Sebab untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju perlu ada sinergi yang kuat dari para pemimpinnya. 

“Atas dasar itu perlulah membangun tradisi dari pejabat sebelumnya. Misalkan dengan memberikan catatan penting yang perlu jadi perhatian, seperti keberlanjutan pembangunan, hilirisasi, termasuk program prioritas mereka makan bergizi gratis,” kata Rico, dalam keterangannya Jumat (9/7/2024).

Rico mencontohkan negara maju seperti Amerika Serikat. Saat itu Presiden George W. Bush digantikan oleh Barack Obama dan memberikan dukungan serta pesan terhadap penerusnya.

“Hal ini yang dilakukan pemerintahan Bush saat digantikan dengan Obama, misalkan terkait kebijakan luar negeri. Maka Presiden Jokowi bisa saja memberikan catatan penting itu pada presiden berikutnya,” ucap Rico.

Rico menyampaikan penyusunan RAPBN 2025 perlu hati-hati mengingat situasi ekonomi global yang sedang mengalami pelambatan. 

Dia menekankan agar penerimaan negara harus terus digenjot supaya APBN 2025 kuat tidak sampai mengalami pelebaran defisit di bawah 3 persen.

Stabilitas politik di dalam negeri dan iklim investasi yang kondusif, kata Rico, harus terus dioptimalkan demi terciptanya stabilitas nasional.

“Situasi ekonomi global memang tidak bisa diremehkan. Dalam situasi itu, perlu kiranya penguatan politik luar negeri dengan segala kebijakannya. Arah kebijakan luar negeri tidak sebatas untuk menjaring investasi bagi kepentingan nasional, tapi juga memainkan peran penciptaan stabilitas regional dan global,” ucapnya.

“Tanpa stabilitas yang memadai di tingkat regional dan global maka gejolak ekonomi akan terus terjadi,” imbuhnya. 

Meski begitu, Rico Novianto meyakini kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto di kancah internasional dinilai mampu untuk meyakinkan para investor terhadap investasi di Indonesia.

Rico berpandangan dalam pergaulan dunia internasional Prabowo cukup disegani dan dihormati karena kemampuannya dalam berdiplomasi dengan bertemu para stakeholder secara langsung.

“Kemampuan dialog Prabowo di kancah internasional tidak diragukan lagi, tetapi kemampuan tersebut akan diuji pada masa kepemimpinannya. Untuk itu Prabowo perlu tunjukan secara kongkret kemampuan tersebut. Terlebih Prabowo secara empiris memiliki jejaring luas di luar negeri,” katanya.

Selain itu, Rico mendorong supaya Prabowo menunjuk menteri luar negeri (menlu) yang memahami betul kepentingan nasional dan regional.

Seban penunjukan menlu sangat berpengaruh besar pada masa depan bangsa, baik politik maupun ekonomi.

“Selain itu peran kementerian luar negeri juga perlu semakin penting. Pilihlah menteri luar negeri dan jajaran diplomatnya yang handal dan memahami kepentingan nasional dan regional,” ujarnya.

Dijelaskan Rico, konstruksi APBN ke depan tidaklah mudah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah. 

Untuk itu tindakan efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi hal utama bagi presiden baru agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

“Konstruksi APBN ke depan memang tidak mudah, mengingat tekanan global dan domestik. Atas dasar itu, tindakan efisiensi dan penggunaan anggaran tepat menjadi pilihan utama, sekaligus mencegah berbagai kebocoran,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas soal rencana kerja pemerintah termasuk RAPBN 2025. Dalam rapat, Jokowi menekankan RAPBN 2025 harus mengakomodasi semua program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025, dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Negara.

Jokowi berharap APBN 2025 harus fokus pada program-program prioritas dari presiden dan wakil presiden berikutnya.

"Dan yang keempat alangkah baiknya apabila dalam hal APBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan. Saya rasa itu," tandasnya.