Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari Airlangga Hartarto karena menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam video pernyataan dirinya pada Minggu (11/8/2024), Airlangga beralasan mundur sebagai orang nomor satu di partai beringin itu untuk transisi pemerintahan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," ujarnya.
Pasca-mundurnya Airlangga ini muncul berbagai spekulasi karena pengumuman dari sosok yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu terkesan mendadak.
Padahal, Airlangga sempat membantah adanya isu tentang bakal digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
Dia mengungkapkan Golkar akan tetap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal yaitu pada Desember 2024.
"Tidak ada, tidak ada (Munaslub). Munas bulan Desember," kata Airlangga, Jumat (9/8/2024) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sekadar informasi, biasanya ketika suatu partai menggelar Munaslub maka kemungkinan adanya pergantian pucuk pimpinan.
Baca juga: Elite Golkar Sebut Airlangga Hartarto Sudah Ikhlas Mundur Dari Kursi Ketua Umum
Ada Invisible Hand hingga Desakan Munas Golkar Dipercepat
Direktur Eksekutif Institue for Democracy and Strategic Affairs, Khoirul Umam menuturkan adanya kejanggalan terkait pengunduran Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar.
Dia curiga adanya invisible hand yang turut menjadi alasan dalam pengunduran diri Airlangga.
Umam mengatakan ada benturan yang kuat antar internal Golkar yang menurutnya sudah terjadi sejak Pilpres 2024 lalu.
Benturan ini pun, kata Umam, juga dipengaruhi adanya kekuatan eksternal seperti kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan politik Golkar.
"Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal."