Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum merupakan efek dari langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya guna menguasai Partai Golkar.
"Kelihatannya Jokowi yang ingin bermanuver di akhir masa jabatannya untuk menguasai Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).
Baca juga: Nurul Arifin: Airlangga Hartarto Sukses Bawa Keberhasilan untuk Partai Golkar
Ia meyakini sosok yang nantinya mengganti Airlangga adalah kader Golkar yang merupakan kepercayaan Jokowi.
Kendati demikian, ia juga membuka kemungkinan bahwa pihak yang mencoba mengintervensi Golkar bukanlah Jokowi.
Namun, Ujang lebih condong pada dugaan pihak penguasa yang sedang menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih Golkar.
Caranya, lewat tangan orang lain dengan mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) maupun tekanan secara hukum.
"Kelihatannya Jokowi akan menggunakan tangan lain atau orang yang dianggap dipercaya, katakanlah tangan kanannya, yang dari kader Golkar untuk bisa menjadi plt menggantikan Airlangga," jelasnya.
Terkait mundurnya Airlangga, meski tak dibeberkan lebih dalam, Ujang melihat adanya faktor-faktor yang jadi pemicu keputusan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
"Tidak ada asap juga tidak ada api. Tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada masalah, problem, tekanan," tuturnya.
Baca juga: Airlangga Mundur, Ini Pernyataan 3 Senior Golkar: JK, Luhut, dan Aburizal Bakrie
Sebelumnya Airlangga resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.