"Jadi enggak ada sampai urusan Pak presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini enggak ada, ya. Saya berdiskusi kok, enggak ada. Jadi enggak benar itu," tegasnya.

Di sisi lain, Bahlil kemudian mengatakan, ia juga tidak bisa melarang seseorang berasumsi terkait isu tersebut.

"Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi," jelasnya.

Ia menuturkan, apabila asumsi publik tersebut menjadi realita, maka soal itu merupakan kabar baik bagi Partai Golkar.

"Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah. Kan bukan kita yang mau, tapi kalau kalian doa begitu terus doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, paten barang itu kan. Jadi nggak ada itu ya," imbuh Bahlil.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Ibriza Fasti Ifhami)