TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melanggar keimigrasian diamankan petugas Imigrasi dalam Operasi Jagratara pada 21 dan 22 Agustus 2024.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam penjelasannya, mengungkapkan, tiga WNA yang diamankan tersebut berasal dari Nigeria.

Sementara itu, seorang lainnya berasal dari Senegal.

Disebutkan, pengungkapan kasus ini bermula pada 21 Agustus 2024, saat operasi dilaksanakan di kawasan Glodok dan Pancoran China Town Point.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 WN Tiongkok yang merupakan pemegang ITAS Investor di salah satu toko yang berada di kawasan Glodok dan 1 WN Malaysia merupakan chef di salah satu restoran yang berada di kawasan Pancoran China Town Point.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, izin tinggal, dan kegiatannya, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua orang asing tersebut.

Selanjutnya petugas melanjutkan kegiatan pengawasan keimigrasian di kawasan KS. Tubun.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut petugas menemukan 1 WN Nigeria dengan inisial AOO yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan diduga izin tinggalnya telah habis berlaku.

Petugas mengamankan dua WNA asal Nigeria lainnya berinisial CKO dan TVO, dan seorang WN Senegal berinisial DB.

Tiga WNA ini diduga izin tinggalnya sudah habis berlaku dan juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

Keempat WNA tersebut kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa tiga WNA asal Nigeria berinisial AOO, CKO dan TVO, serta seorang WNA asal Senegal berinisial DB izin tinggalnya sudah habis berlaku (overstay) dan sampai dengan saat ini keempat orang asing tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.

"Kami akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika cukup bukti, WNA tersebut dapat dikenakan tindakan berupa pro-justicia atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Nur Raisha, Senin (26/8/2024).

Operasi Jagratara dilaksanakan dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian serta penegakan hukum guna menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa kontribusi masyarakat dalam pelaporan Orang Asing dapat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian.

"Apabila menemukan Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat dilaporkan ke Kantor Imigrasi untuk segera kami tindaklanjuti," tutup Nur Raisha.

Sumber: TRIBUN BANTEN