TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan sudah berada di Jakarta.

Kabar tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni merespons terkait keberadaan Kaesang Pangarep.

"Mas Kaesang Pangarep sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024, pagi hari," kata Raja kepada Kompas.com, Selasa (3/9/2024).

Baca juga: Kaesang Dilaporkan Ada di Indonesia dan Tidak Hilang, Pakar Sebut Potensi Sulit Usut Jet Pribadi

Pada siang hari yang sama, Kaesang juga hadir di DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Mas Kaesang memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi," tambah Raja Juli.

Menurut Raja, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga sudah rutin berkantor di DPP PSI. Bahkan, kata dia, hampir setiap hari setelah tanggal 28 Agustus 2024, Kaesang selalu berkantor di DPP PSI.

"Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu dengan Mas Kaesang, berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024," kata Raja Juli.

Keberadaan Kaesang sempat menjadi sorotan karena tidak diketahui usai dirinya dibidik KPk terkait dugaan gratifikasi.

Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie mengaku tak tahu keberadaan Kaesang ketika ditanya pada Senin (2/9/2024) kemarin,

"Enggak tahu," ujar Grace saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Disorot KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan tidak memiliki kewenangan mencari tahu lokasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Pangarep.

Dijelaskan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, untuk mengetahui keberadaan seseorang, lembaga antirasuah itu harus memiliki dasar.

Dasar yang dimaksud yaitu antara lain surat perintah penyelidikan (sprilindik) maupun surat perintah penyidikan (sprindik).

Baca juga: Elite PSI Bongkar Keberadaan Kaesang, Sebut Sudah di Jakarta sejak 28 Agustus

"Untuk mengetahui keberadaan seseorang itu, tentunya secara undang-undang apabila kita mau tahu posisi segala macam, kan harus ada dasar ya. Menggunakan alat-alat teknologi itu harus ada dasar," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

"Dalam hal ini mungkin surat perintah penyelidikan atau penyidikan. Dan sampai dengan saat ini belum ada," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Kaesang yang juga ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama istrinya, Erina Gudono, ramai dibicarakan publik terkait dugaan penggunaan pesawat jet pribadi ketika pelesiran ke Amerika Serikat (AS).

Penggunaan pesawat jet pribadi itu pun menuai sorotan, lantaran di saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Penggunaan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE kemudian dilaporkan oleh sejumlah pihak ke KPK. Salah satunya Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Dalam aduannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melampirkan surat perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo kala itu.

Baca juga: Soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, KPK Masih Telaah Laporan Boyamin dan Ubedilah Badrun

“Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo,” kata Boyamin.

Boyamin mengatakan, perjanjian kerja sama itu penting dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. 

Pemberian pesawat jet pribadi itu diduga ada kaitannya dengan kerja sama yang pernah dilakukan Gibran pada 23 April 2021.

“Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut, biarlah nanti KPK yang menilai, semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini apakah ada gratifikasi atau tidak,” ujar Boyamin.

Gayung bersambut, KPK berencana mengklarifikasi Kaesang terkait penggunaan jet pribadi dimaksud, kendati dia bukan seorang penyelenggara negara.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut, klarifikasi atas dugaan gratifikasi dibalik penggunaan jet pribadi itu merupakan lingkup tugas kewenangan lembaganya. Terlebih publik mengetahui betul sosok Kaesang.

"Tentu perlu diklarifikasi apakah kemudahan-kemudahan yang diperoleh yang bersangkutan (Kaesang, red), ada kaitannya misalnya dengan jabatan-jabatan penyelenggara negara yang disandang keluarganya," kata Nawawi.

Pada saat KPK berencana mengklarifikasi Kaesang, kekinian dia dan Erina bak hilang ditelan bumi. Erina yang biasanya sering mengunggah Instagram Stories kini pun mendadak diam.

Hilangnya Kaesang Pangarep membuat namanya menjadi topik hangat di media sosial, khususnya X dan bahkan menduduki trending topic.

Baca juga: Mahfud MD Tertawa, Bahas Kaesang Biayai Private Jet dari Jualan Pisang Goreng

Terpantau, kata kunci Kaesang saat ini memiliki lebih dari 66.500 cuitan di platform X. Saat diklik, tak sedikit warganet yang membagikan poster orang hilang dengan potret Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Salah satunya adalah pemilik akun X @JhonSitorus_18 yang mengunggah poster orang hilang tersebut pada Senin (2/9/2024).

"Dicari orang hilang. Nama: Kaesang Pangarep. Ciri-ciri: Berat sekitar 80 kg, umur 29, tinggi 175 cm, tengil, dan wawasan pengetahuan umumnya agak kurang," tulis pemilik akun tersebut.

Dalam poster yang diunggahnya, bagian atas memiliki keterangan "Missing Person" dan memperlihatkan potret Kaesang Pangarep bersama Erina Gudono.

Pada bagian bawahnya tampak keterangan tambahan yang berbunyi, "Terakhir terlihat bersama istrinya berfoya-foya naik private jet, makan roti 400 ribu, dan menginap di hotel mewah di AS sekitar tanggal 20 Agustus 2024."

Selain itu, poster tersebut juga menambahkan keterangan bagi siapa pun yang menemukan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono harap untuk menghubungi masyarakat Indonesia agar diperiksa oleh KPK.

Merespons hal tersebut, Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya akan mencoba mengirimkan surat kepada Kaesang sesuai alamat yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

Terkait kapan surat itu akan dikirimkan, Tessa belum bisa memberi kepastian.

"Jadi kalau yang ditanyakan posisi yang bersangkutan untuk mengirimkan surat undangan. Tadi saya sudah jawab. Bahwa kita juga bisa menggunakan dukcapil, melalui data Kartu Tanda Penduduk untuk mengirimkan surat," kata Tessa. (Kompas.com/Tribunnews).