30 Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini 30 soal Seleksi Kompetensi Dasar untuk peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang dikutip dari laman simulasi SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

SKD CPNS akan diikuti oleh peserta CPNS 2024 yang lolos seleksi administrasi dan dilakukan sesuai dengan jadwal seleksi yang ditentukan.

Baca juga: Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024 dan Tanda Lolos atau Tidaknya

Tes Wawasan Kebangsaan - TWK

1. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai wujud ....
   A. lembaga pembantu presiden dalam bidang pendidikan
   B. pengawasan pemerintah dalam mutu pengendalian pendidikan
   C. lembaga nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
   D. institusi nonkementerian dalam perumusan kebijakan pendidikan
   E. lembaga pengawas pendidikan dan kebudayaan
   
   Jawaban: A
2. Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pelaksana tugasnya adalah ....
   A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama - sama
   B. Menko Perekonomian,Menko Perekonomian, dan Menko Kesra secara bersama - sama
   C. Menteri Dalam Negeri,Menteri kelautan, dan Menteri Pertanian secara bersama - sama
   D. Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan,dan Menteri Agama secara bersama-bersama
   E. Mensesneg,Menteri Dalam Negeri, dan Sekretaris Kabinet secara bersama-sama
   
   Jawaban: E
3. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia
   Kerajaan ini terletak di tepi ....
   A. Sungai Mahakam
   B. Sungai Musi
   C. Sungai Kapuas
   D. Sungai Brantas
   E. Sungai Bengawan Solo
   
   Jawaban: A
4. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah ...
   A. KPK
   B. MPR
   C. DPR
   D. KPU
   E. Presiden
   
   Jawaban: D
5. Pas lintas batas dikeluarkan untuk ....
   A. WNI yang berdomisili di Ibukota negara
   B. WNA yang dicekal
   C. WNI yang berdomisili di perbatasan Republik Indonesia
   D. WNI yang berdomisili di tengah kota
   E. WNA yang berdomisili di tengah ibukota negara asalnya
   
   Jawaban: C
6. Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ....
   A. TAP MPR
   B. Undang-Undang
   C. Keppres
   D. Perda
   E. Inpres
   
   Jawaban: B
7. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak inisiatif yaitu hak untuk..
   A. mengamandemen Undang-Undang Dasar
   B. mengajukan pernyataan pendapat
   C. menyetujui atau menetapkan RAPBN
   D. mengajukan rancangan undang-undang.
   E. mengadakan investigasi
   
   Jawaban: D
8. Keliru apabila pandangan bahwa Indonesia kini antiasing. Pesan kepada perbankan nasional agar berupaya keras supaya bank asing tidak sampai mendominasi perbankan di Indonesia, semata demi daya dorong sektor riil perekonomian nasional. Sektor riil penting berkaitan penciptaan lapangan kerja dan pasokan produk domestik. Kehadiran pihak asing, terutama investor asing, tidak bisa dinisbikan. Investor asing termasuk yang datang dengan modal segar ke sektor perbankan, manufaktur, infrastruktur, jelas diperlukan apabila kemampuan itu tidak dimiliki di dalam negeri.
   
   Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya, bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99 persen. Karena, ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak penting negara di mana bank asing tadi berasal harus membuka diri bagi keberadaan bank Indonesia.
   
   Tetapi kondisi pada lebih satu dekade lalu. Kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai Rp8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam kelompok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa dimana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan bekanja yang jauh di atas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.
   
   Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika Negara ini hanya gigit jari, karena fungsi intermedian perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak berjalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negara asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia disana. Apalagi, negara tadi selama ini menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.
   
   Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar Pulau Jawa juga perlu didukung. Ini agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional.
   
   Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan, infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi, bukan antiasing. (Disadur dari berbagai sumber-PTI,BPPK)
   
   Informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ....
   A. menguntungkan
   B. kebersamaan
   C. timbal balik
   D. kekuatan
   E. manfaat
   
   Jawaban: B
9. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menurut Hukum Laut Internasional adalah...
   A. Wilayah sebelah darat atau sebelah dalam dari garis pangkal
   B. Suatu wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari lebar laut teritorial
   C. Batas penggalian sumber daya alam yang ada di laut tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di ukur dari lebar laut teritorial
   D. Wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal
   E. Landas kontinen negara berpantai
   
   Jawaban: C
10. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan. Berikut yang bukan anggota panitia sembilan adalah . . . .
    A. A.A. Maramis
    B. Supomo
    C. Muh. Yamin
    D. Ahmad Subarjo
    E. Abikusno
    
    Jawaban: E
11. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan belum berusia 18 tahun.Mengakibatkan anak tersebut berkewarganegaraan ....
    A. Indonesia
    B. Asing
    C. Ganda
    D. Tidak memiliki kewarganegaraan
    E. Stelsel Aktif
    
    Jawaban: A
12. Pahlawan wanita yang berasal dari Maluku adalah ....
    A. R.A. Kartini
    B. H.R.Rasuna Said
    C. Christina Martha Tiahahu
    D. Cut Meutia
    E. Dewi Sartika
    
    Jawaban: C
13. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
    A. UU No. 31 Tahun 1999
    B. UU No. 20 Tahun 2001
    C. UU No. 15 Tahun 2002
    D. UU No. 30 Tahun 2002
    E. UU No. 7 Tahun 2006
    
    Jawaban: B
14. Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya ....
    A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa
    B. United Nation Organization
    C. Gerakan Non Blok
    D. Interpol
    E. ASEAN
    
    Jawaban: C
15. RUU dibahas dan disetujui oleh ....
    A. MPR bersama dengan Rakyat
    B. DPR bersama dengan DPD
    C. MPR bersama dengan DPR
    D. Presiden bersama Rakyat
    E. Presiden bersama dengan DPR
    
    Jawaban: B
16. Panglima Komando Mandala adalah ....
    A. Oemar Dhani
    B. Yos Soedarso
    C. Soeharto
    D. Sarwo Edhi Wibowo
    E. Gatot Soebroto
    
    Jawaban: A
17. Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd, disegel Pemerintah Kapubaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini-salah satunya-disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. "Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah, menjadi dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izin tidak dikelaurkan", ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsung bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan.
    
    Memang, saat ini PetroChina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD). " Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggungjawab tentu PetroChina-nya, Permintaan Pemkab Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya," jelasnya. Ditambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana mengatkan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 20 Februari 2013. " Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013" ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.
    
    Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh Pemkab Tanjung jabung Timur. Perwakilan SKK Migas sedang berkomnunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. " yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JCC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri," papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya PetroChina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik PetroChina. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset Negara," tandas Gde. (Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)
    
    Penyebab utama terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah . . . .
    A. miskomunikasi antara Pemkab Tanjung jabung Timur dan SKK Migas.
    B. Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapat jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya.
    C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
    D. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
    E. terjadi ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
    
    Jawaban: B
18. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. "Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," Kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Concervacy-Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik.
    
    Di hutan, masih banyak tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. selama ini, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Pemerintah merespon kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehutanan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 yang akan berakhir Mei 2015. Lalu, November 2014, Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan tata ruan maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan Iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26-41 persen. "Moratorium kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya.
    
    Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi. Kemudian, harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratorium kapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu.
    (Sumber: Kompas, disesuaikan seperlunya)
    Ide pokok bcaan di atas yang paling tepat adalah . . . .
    A. Mengatasi kerusakan hutan dengan moratorium
    B. Tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki
    C. Moratorium kehutanan
    D. Efek kejut moratorium
    E. Moratorium kelautan
    
    Jawaban: B
19. Nama besar Bacharuddin Jusuf Habiebie di dunia teknologi (Khususnya kedirgantaraan) sudah tidak bisa diragukan lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. Maklum, rekam jejak Presiden RI ketiga ini di teknologi dirgantara mendapatkan apresiaasi yang sangat besar di dunia internasional. Wajar jika sosok yang juga dikenal sebagai "Manusia Multidimensional" pernah dianugerahi medali penghargaan Theodore van Karman. Sebuah anugerah bergengsi di tingkat internasional tempat berkumpulnya pakar-pakar terkemuka konstruksi pesawat terbang.
    
    Nama Habibie begitu dikenal di Jerman sebelum kembali ke Indonesia dan mempunyai peran besar dalam membangun Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) di masa keemasannya. Kini, IPTN yang bernama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) seakan nyaris tak terdengar kehebatannya. di Industri dirgantara dunia, Habibie dikenal sebagai Mr Crack, karena keahliannya menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Tak heran di dunia pesawat terbang, beberapa rumusan teori Habibie dikenal dengan sebutan "Habibie Factor", "Habibie Theorem", dan "Habibie Method".
    
    Karena sumbangsih Habibie, para insinyur dan produsen pesawat bisa mendeteksi retakan (crack) sejak dini dengan penentuan titik crack. Sebelum titik crack ditemukan, para insinyaur mengantisipasi kemungkinan muncul keretakan konstruksi dengan cara meninggikan faktor keselamatan (SF). Habibie Factor berperan besar dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian kerangka pesawat. Dengan begitu, sambungan badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara saat tubuh pesawat lepas landas.
    
    Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh, sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Faktor mesin jet yang menjadi penambah potensi fatique menjadi turun. Sejumlah teori Habibie di bidang kedirgantaraan menjadi satu bukti bahwa dirinya adalah ilmuwan dirgantara yang berjasa dalam pengembangan dan desain pesawat.
    
    Karena itu, pada peringatan tahun Emas (GoldenJubilee) berdirinya Organisasi Penerbangan Sipil bentukan PBB (The International Civil Aviation/ICAO) di Montreal, Kanada, pada 7 desember 1994, Habibie dianugerahi medali Edward Warner Award yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal ICAO Philippe Rochant yang didampingi Sekretaris Jenderal PBB saat itu Boutros Ghali. Dalam Pidatonya Habibie menegaskan bahwa kualitas SDM Indonesia sama dengan kualitas SDM Amerika, Eropa, Jepang, dan China.
    
    Sosok yang menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun itu (1978 - 1998) pernah berkarir di Messerchmitt-Bolkow-Blohm (MBB), perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Di perusahaan ini Habibie pernah menduduki posisi wakil presiden bidang teknologi. Pria kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 ini menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor dua di perusahaan pesawat terbang Jerman itu.
    
    Pada 1974, saat berusia 38 tahun, pria yang menghabiskan 10 tahun menyelesaikan studi S-1 hingga S-3 di Aachen-Jerman ini kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Saat mengembangkan industri dirgantara nasional, Habibie menciptakan N-250 yang terbilang perdana (first flight) pada 1995 dan mendapatkan pengakuan dunia internasional. Sayangnya, setelah krisis multidimensi melanda Indonesia pada 1998, pengembangan pesawat N-250 mati suri.
    
    Saat krisis suntikan dana proyek pesawat Gatotkaca N-250 besutan PTDI dihentikan atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF). Sejak itu, industri dirgantara Indonesia tiarap. Padahal, saat pesawat N-250 diluncurkan pertama kali pada 10 Agustus 1995 silam, hal itu menjadi penanda dimulainya kejayaanindustri pesawat terbang di Tanah Air. saat itu IPTN menjadi satu-satunya produsen pesawat terbang yang berada di ASEAN. Pesawat terbang, kapal laut, kereta api pernah dirancang dan dibangun dalam euforia reformasi telah dihentikan pembinaannya atau bahkan sedang dalam proses penutupan.
    
    Maka, pada 2012 silam, pria kelahiran Pare-pare, Sulawesi Selatan, 25 juni 1936, ini tergugah untuk menghidupkan kembali pengembangan N-250 sebagai bentuk optimisme baru bagi bangkitnya industri dirgantara bautan anak bangsa. Rencananya, pessawat regional komuter turbopropitu akan di desain ulang. Gagasan tersebut tercetus karena mantan Menteri Negara Riset dan teknologi di era Presiden Soeharto ini prihatin menyaksikan PTDI mangkrak setelah krisis 1998.
    
    Padahal, kemampuan anak bangsa menciptakan pesawat terbang bukan isapan jempol belaka. "Banyak pesawat yang harusnya dalam perakitan di hanggar PTDI, tapi faktanya terkesan mangkrak. Perusahaan negara pembuat pesawat ini sunyi, tak banyak aktivitas meski hari kerja," kata Habibie pada acara Hari Kebangkitan teknologi Nasional (Harteknas) di Gedung Sate Bandung, Agustus 2012 silam. (Sumber: Koran Sindo, 13 Januari 2014, disesuaikan seperlunya)
    
    Fakta tentang Habibie sesuai bacaan di atas adalah . . . .
    A. Lahir di Palopo, 25 juni 1936
    B. Menghabiskan waktu selama 12 tahun untuk menyelesaikan pendidikan S1 sampai S3
    C. mendapatkan penghargaan Edward Warner Bross Award pada pendirian organisasi penerbangan internasional
    D. Kembali ke Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto
    E. Pernah bekerja di perusahaan penerbangan Messerschmitt-Bolkow-Blohm sebagai presiden bidang teknologi
    
    Jawaban: D
20. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum adalah pengertian dari ....
    A. Timokrasi
    B. Aristokrasi
    C. Oligarki
    D. Tirani
    E. Monarki
    
    Jawaban: B
21. Organisasi pergerakan kemerdekaan yang didirikan oleh Muhammad Hatta di negeri Belanda adalah . . . A. Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda (PPIB)
    B. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
    C. Perhimpunan Indonesia (PI)
    D. Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI)
    E. Indische Partij (IP)
    
    Jawaban: C
22. Pada awal kemerdekaan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan ....
    A. Belanda
    B. Jepang
    C. Italia
    D. Ghana
    E. Brasil
    
    Jawaban: B
23. Menurut Konvensi WINA 1969 tahap-tahap perjanjian Internasional meliputi . . . .
    A. perundingan, penandatangan, pengesahan
    B. perundingan, pengesahan, penandatanganan
    C. perundingan, ratifikasi, penandatanganan
    D. perundingan, penandatanganan
    E. penandatanganan, pengesahan
    
    Jawaban: A
24. Konferensi Meja Bundar yang diadakan akhir tahun 1949 merupakan perjanjian tentang . . . .
    A. gencatan senjata antara Indonesia-Belanda
    B. hubungan bilateral antara Indonesia-Belanda
    C. pakta pertahanan bersama antara Indonesia-Belanda
    D. pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda
    E. kerjasama ekonomi antara Indonesia-Belanda
    
    Jawaban: D
25. Jepang menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat pada ....
    A. 07-Des-41
    B. 08-Des-41
    C. 09-Des-41
    D. 10-Des-41
    E. 11-Des-41
    
    Jawaban: B
26. Peranan PBB dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk . . . .
    A. Komisi tiga Negara (KTN)
    B. Konferensi Meja Bundar
    C. Konferensi Asia Afrika
    D. Perundingan Renville
    E. Perundingan Linggar Jati
    
    Jawaban: A
27. Tata urutan sumber hukum di Indonesia, diatur dalam .
    A. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
    B. TAP MPRS No. XX/MPRS/1996
    C. Undang-Undang No. 10/2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    D. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012
    E. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964
    
    Jawaban: C
28. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah .
    A. Vietnam
    B. Inggris
    C. Jepang
    D. Korea Utara
    E. Indonesia
    
    Jawaban: E
29. Sikap mengintimidasi pemeluk agama lain bertentangan dengan nilai - nilai pancasila,terutama sila ....
    A. Ketuhanan yang Maha Esa
    B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
    C. Persatuan Indonesia
    D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
    E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    
    Jawaban: B

30. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia sembilan, kecuali. . . .

    A. Mr. Achmad Soebardjo
    B. Mohammad Yamin
    C. Agus Salim
    D. Abikusno Cokrosuyoso
    E. Supomo

    Jawaban: D

*) Disclaimer: Soal di atas hanya dijadikan sebagai latihan dan bukan soal sebenarnya. Peserta CPNS 2024 sebaiknya mengerjakan soal di atas terlebih dahulu sebelum melihat pada kunci jawaban.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)